Raperda Penyusunan Pelaksanaan APBD Kotabaru Tahun 2020 Ada Perbaikan

Kotabaru, KP – Bupati Kotabaru H Sayed Jafar pada Rapat paripurna laporan akhir proses pembahasan DPRD atas satu buah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020, dipimpin Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, didamping wakilnya HM Arif dan H Mukni, di ruang rapat Paripurna gedung DPRD Kotabaru lantai III, menyatakan “Setelah melakukan pembahasan Raperda penyusunan pelaksanaan APBD tahun 2020 antara Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotabaru, banyak ditemui poin poin yang menjadi perhatian dan perlu perbaikan,” ujarnya kemudian melanjutkan.

Kami akan segera memperbaiki dan menyelesaikannya sesuai dengan masukan dan pendapat ketua dan anggota DPRD untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Sayed Jafar juga menyampaikan terimakasih atas kerja keras yang sudah dilakukan ketua dan anggota DPRD Kotabaru dalam membahas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, dan sudah diterima dan menyetujuinya hingga dapat di sahkan pada paripurna hari ini.

Berita Lainnya
1 dari 206

“Dari persetujuan bersama ini nantinya akan disampaikan kepada gubernur Kalimantan Selatan untuk dievaluasi sesuai amanat perundang undangan meliputi, aspek teknis, aspek material, dan aspek legalitas, agar bisa ditetapkan sebagai Peraturan daerah (Perda). Alhamdulillah, atas apresiasi, saran, dan masukan dari DPRD, sehingga Pemkab Kotabaru bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut turut,” kata Bupati.

Sayed Jafar menyampaikan, ia siap menerima segala kritik, evaluasi, dan sumbang saran yang konstruktif dari ketua bersama anggota DPRD Kotabaru untuk bisa memperbaiki penyelenggaraan Pemkab Kotabaru yang lebih baik dan tetap bisa mempertahankan WTP pada tahun tahun berikutnya.

Kemudian, dalam laporan akhir proses pembahasan DPRD atas satu buah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 yang dibacakan wakil Ketua DPRD H. M Arif, menyatakan bahwa DPRD Kotabaru menyetujuinya untuk bisa dijadikan Perda (Peraturan Daerah). (and/K-6)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya