Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan
HEADLINE

Rakor PPKM Level 4:
Mendagri Minta Gubernur dan Bupati Berani Tegas

×

Rakor PPKM Level 4:<br>Mendagri Minta Gubernur dan Bupati Berani Tegas

Sebarkan artikel ini
15 Kalteng HL Wagub dan jajarannya mengikuti rakor Evaluasi pelaksanaan PPKM
Wagub Kalteng dan jajaran saat mengikuti rakor Evaluasi Pelaksanaan PPKM di luar Jawa dan Bali. (kp/ist)

Wagub Kalteng, H.dy Pratowo hadir secara virtual dalam Rakor Evaluasi PPKM yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri pula secara virtual oleh para Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito.

PALANGKA RAYA, KP — Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri acara Video Conference (Vicon) Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Penanganan COVID-19 di luar Pulau Jawa-Bali, di Kota Palangka Raya pada Sabtu (21/8) siang.

Baca Koran

Wagub Kalteng mengikuti Rakor Evaluasi PPKM tersebut, didampingi antara lain, Kepala Dinas Kesehatan Suyuti Syamsul dan Plt. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) yang juga selaku Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalteng Erlin Hardi.

akor Evaluasi PPKM ini dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri pula secara virtual oleh para Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan rapat koordinasi itu diselenggarakan dalam rangka untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM dan penanganan COVID-19 di luar Pulau Jawa dan Bali dalam 2 minggu terakhir.

“Rapat ini membahas evaluasi 2 minggu PPKM di luar Jawa Bali,” ungkap Menko Airlangga Hartarto. Usai memberikan pengantar, Menko Perekonomian selanjutnya memberikan kesempatan kepada para Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait untuk memberikan pemaparan dan arahan, di antaranya Mendagri Tito Karnavian, Wakil Menteri Keuangan, dan Kepala BNPB, serta beberapa pejabat yang mewakili Menteri Kesehatan, Panglima TNI, dan Jaksa Agung.

Mendagri menegaskan kepada para Kepala Daerah bersama Forkopimda untuk mendorong efektivitas pelaksanaan PPKM. “Persoalannya hanya di masalah implementasi lapangan. Yang perlu sekali lagi, keberanian dan keseriusan dari rekan-rekan Kepala Daerah didukung oleh Forkopimda untuk di hulu ini betul-betul bisa berani mengambil langkah untuk membatasi mobilitas maupun kerumunan dan pemakaian masker,” tegas Mendagri.

Kalau itu dilakukan, pasti angka konfirmasi akan turun, dan kalau angka konfirmasi turun, maka otomatis beban dari rumah sakit, BOR-nya akan menurun. Dan, kalau beban BOR menurun, otomatis masyarakat akan mendapatkan perawatan yang layak, sehingga angka kematian (Case Fatality Rate) juga akan bisa ditekan, paparnya.

Setelahnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berikutnya meminta laporan perkembangan penanganan COVID-19 dari beberapa provinsi yang tren kasus COVID-19 dinilai masih belum menunjukkan penurunan, di antaranya Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Jambi, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Dikemukakan, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKM di luar Pulau Jawa dan Bali tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden untuk nantinya mendapatkan arahan mengenai kebijakan yang akan diambil selanjutnya. “Ini akan kami laporkan ke Bapak Presiden dan Bapak Presiden akan memberi arahan,” ujar Menko Perekonomian.

Rakor Evaluasi PPKM dan Penanganan COVID-19 di Luar Pulau Jawa dan Bali ini juga diikuti secara virtual melalui konferensi video oleh para Gubernur/Wakil Gubernur, Pangdam, Kapolda, Danrem, Kajati, dan beberapa Bupati/Wali Kota dari sejumlah Provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. (drt/k-10)

Baca Juga :  Menteri LH: Pengelolaan Sampah di Tanah Bumbu Dinilai Cukup Baik
Iklan
Iklan