Dewan Finalisasi APBD-P 2021

Berita Lainnya

Hibah Dana PON Diminta Dicairkan

1 dari 1.287

Banjarmasin, KP – DPRD Kalsel akhirnya melakukan finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Perubahan tahun 2021 yang disepakati sebesar Rp6,718 triliun
“APBD-P tahun 2021 disepakati sebesar Rp6,718 triliun,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Roy Rizali Anwar kepada wartawan, usai rapat Badan Anggaran DPRD Kalsel dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel, Senin (13/9/2021), di Banjarmasin.
Menurut Roy Rizali Anwar, peningkatan RAPDB-P ini dikarenakan adanya dana transfer dari pemerintah pusat, baik dana alokasi khusus (DAK) fisik maupun non fisik.
“Juga hibah dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk SMA dan SMP sebesar Rp539 miliar,” jelasnya pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK.
Kepala Bappeda Kalsel, H Fajar Desira mengatakan, APBD Perubahan 2021 difokuskan pada penanganan kesehatan, khususnya penanggulangan pandemic Covid-19 dan dampak banjir lalu.
“Jadi fokus pada penanganan kesehatan dan dampak banjir lalu,” kata Fajar Desira.
Diakui, penanganan pasca banjir ini lebih pada perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak, rumah, sekolah dan lainnya. “Ini kita perbaiki pada anggaran perubahan,” tegasnya.
Sebelumnya tujuh fraksi di DPRD Kalsel sepakat dengan usulan APBD-Perubahan yang diajukan Pemprov Kalsel pada paripurna dewan, untuk menunjang percepatan penanganan pandemi Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
“Kita merasa bangga atas kinerja Pemprov Kalsel yang mampu menaikan angka dalam RAPBD-P 2021,” kata juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Imam Kanapi pada paripurna dewan, Senin.
Fraksi PKS sepakat RAPBD Perubahan 2021 diprioritaskan untuk menunjang percepatan penangangan pandemi Covid 19, terutama aspek sosial, sehingga jumlah penduduk miskin di Kalsel sebesar 208,11 orang dengan tingkat kemiskinan 4,83 persen, angka ini bertambah 20,24 ribu orang miskin dibandingkan Maret 2020.
“Fraksi PKS menyarankan Pemprov Kalsel memaksimalkan penyaluran bantuan sosial bagi warga miskin, terutama yang terdampak pandemi Covid-19 secara efektif, efisien dan optimal,” jelasnya.
Adapun rancangan APBD perubahan yang disampaikan sebesar Rp6,718 triliun atau naik 23,81 persen dari APBD murni, sedangkan belanja daerah dianggarkan sebesar Rp6,945 triliun atau naik 25,85 persen dari APBD Murni. (lyn/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya