Pelayanan Kesehatan Tidak Boleh Menolak Warga

Berita Lainnya

Dewan Sayangkan Wacana Kenaikan Tarif PDAM

Ketua DPRD Kalsel Apresiasi Kinerja Polri

1 dari 6

Batulicin, KP – Anggota DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengingatkan pelayanan kesehatan tidak boleh menolak warga yang tidak mampu atau terkendala biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Pelayanan kesehatan tidak boleh menolak warga karena biaya,” tegas Yani Helmi pada Sosialisasi Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Ulin Banjarmasin, di Desa Mantewakan Mulia, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, kemarin.
Yani Helmi mengatakan, Sosialisasi Perda Nomor 3 tahun 2011 ini akan memberikan pengetahuan bagi masyarakat, sehingga tidak ada lagi yang merasa terbebani dengan mahalnya biaya kesehatan karena sudah mendapatkan informasi di awal.
“Mindset biaya rumah sakit mahal, orang miskin tidak boleh sakit, ini harus diubah. Karena tarif yang dikenakan sesuai peraturan,” kata Paman Yani, panggilan akrab Yani Helmi.
Yani Helmi juga menegaskan, biaya RS untuk pasien umum ini, juga menjadi tanggungjawab pemerintah apabila masyarakat tersebut memenuhi syarat sebagai warga tidak mampu.
“Ada dana sekitar Rp10 miliar rupiah untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Ini tidak boleh di refocusing,” tuturnya.
Anggota DPRD asal partai Golkar ini juga prihatin dengan banyaknya kasus penolakan warga miskin yang berobat di rumah sakit karena faktor biaya, sehingga menginginkan agar kasus tersebut jangan sampai terjadi di Kalsel. “Apa kita tega melihat ada warga banua yang tidak diterima berobat di rumah sakit karena tidak mampu? Tidak boleh terjadi,” ujar politisi Partau Golkar.
Paman Yani juga membagikan obat-obatan untuk daya tahan tubuh serta masker kepada seluruh masyarakat yang hadir melalui kepala desa. “Ini pemicu saja. Tugas sebenarnya ada di pemerintah,” ujar Paman yani.
Sementara itu, Kepala Desa Mantawakan Mulia, Kasmiadi memastikan, akan menyampaikan informasi yang didapat kepada masyarakat.
“Yang hadir kan terbatas. Selain karena kesibukan, juga karena menjaga protokol kesehatan. Makanya nanti kami yang akan melanjutkan menyampaikan informasi ini,” katanya.
Sebelu,mnya, Kepala Seksi Rawat Jalan RSUD Ulin Banjarmasin, Muhammad Aini mengatakan, biaya operasional RSUD Ulin Banjarmasin tidak sepenuhnya didapatkan melalui APBD. Namun juga melalui biaya tarif yang ditarik dari masyarakat.
“Maka RSUD Ulin diberi kesempatan untuk memungut biaya, tetapi harus berdasarkan Perda,” katanya.
Adanya Perda tentang tarif ini adalah satu bentuk jaminan kepada RS dalam menarik biaya dari masyarakat tanpa melanggar hukum atau pungutan liar. Hal ini pun tertuang dalam Pergub Nomor 052 tahun 2019.
Aini menuturkan, titik berat biaya yang dikenakan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa kesehatan ini, berlaku bagi masyarakat yang tidak memilik kartu jaminan seperti BPJS. Sehingga masyarakat dapat mempersiapkan dana lebih awal sesuai dengan tarif dan layanan kesehatan yang digunakan.
“Mereka kadang-kadang menyiapkan dana yang dianggap cukup. Ternyata tidak,” tuturnya.
Namun begitu, informasi ini juga menjadi penting bagi pemilik kartu BPJS, yang kerap kali menggunakan jasa kesehatan di luar dari kelas yang seharusnya.
“Untuk pengguna BPJS yang menggunakan jasa lebih tinggi, ada selisih tarif yang dikenakan,” tambahnya. (lyn/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya