F-PDIP Dukung Pemerintah, Tertiban Baliho Bando

Ada lima alasan yang mendasari dan mendukung Walikota Ibnu Sina untuk segera membongkar 10 baliho sisa bongkaran baliho bando yang masih berdiri di sepanjang Jalan A Yani

BANJARMASIN, KP – Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kota Banjarmasin Taufik Husin kembali menegaskan, dukungannya terhadap sikap tegas Walikota Ibnu Sina untuk menertibkan baliho bando yang melintas di atas median jalan.

Pernyataan itu disampaikan Taufik Husin, menanggapi i surat yang dilayangkan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya kepada Walikota Ibnu Sina yang meminta agar menunda pembongkaran baliho bando.

Surat yang dilayangkan pimpinan dewan itu, setelah komisi III DPRD Banjarmasin menerima aspirasi dari pengusaha advertising yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Periklanan Seluruh Indonesia (APPSI) Kalsel.

Kepada {KP} Selasa (12/10/2021) Taufik Husin menegaskan, bahwa fraksinya tetap mendukung kebijakan Walikota Ibnu Sina menertibkan baliho bando tersebut.

Menurutnya, sikap ini sesuai hasil rapat Fraksi PDIP karena reklame jenis bando melanggar Bab II Bagian Kedua Pasal 8 huruf b Perda Nomor : 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame.

” Selain itu izin pemasangan baliho bando itu sudah habis dan tidak diberikan perpanjangan lagi,” ujarnya.

Sebelumnya Taufik memaklumi, sikap tegas Walikota Ibnu Sina mengeluarkan kebijakan tersebut tidak lain dalam rangka menegakkan aturan dan demi menghindari keselamatan warga lantaran dikhawatirkan sewaktu- waktu bisa ambruk.

Lebih jauh Taufik Husin mengatakan, seluruh pemasangan reklame di Banjarmasin harusnya memperhatikan selain keindahan,tapi juga memperhatikan keselamatan warga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan berlaku.

” Apalagi konstruksi untuk pemasangan baliho bando yang melintang di atas median jalan itu umumnya sudah berusia puluhan tahun,” tandas Politisi PDIP ini.

Sebelumnya menyikapi surat permintaan Ketua DPRD Banjarmasin agar menunda penertiban baliho bando tidak membuat Walikota Ibnu Sina menuda.

Penegasan itu terungkap dalam surat balasan Ibnu Sina atas surat Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya.

Berita Lainnya
1 dari 3.686

Dalam suratnya bernomor 331.1/486 / SATPOL PP-04/X/2021, Walikota Ibnu Sina tanggal 5 Oktober 2021 ini berisi tanggapan atas kesimpulan rapat gabungan komisi yang jadi dasar surat Ketua DPRD Banjarmasin.

Ada lima alasan yang mendasari Walikota Ibnu Sina untuk segera membongkar sedikitnya 10 baliho sisa bongkaran baliho bando yang masih berdiri di sepanjang Jalan A Yani tersebut.

Menurut Ibnu, polemik baliho bando sudah berjalan sejak 2018 dengan diterbitkannya surat Kepala DPMPTSP Kota Banjarmasin bernomor 503/167-TU/ DPMPTSP/2018, tanggal 6 Juni 2018 perihal penghentian izin dan pajak reklame bando.

Selanjutnya, atas dasar itu pihak advertising PT Wana Inti Sejati mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin atas hal tersebut dengan menggugat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin dengan keputusan gugatan tidak diterima.

Selain itu Ibnu Sina juga memaparkan, Pemko juga mendapat surat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalsel bernomor B166-23/NU 2021 Ditreskrimum tanggal 23 Juni 2021 perihal perkembangan perkara.

Dalam kesimpulannya, perkara tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dan dihentikan penyelidikan lantaran tidak ditemukan unsur melanggar perbuatan pidana.

Ibnu Sina menjelaskan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi Perda Nomor : 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, telah dilakukan perubahan revisi Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor : 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Reklame menjadi Perwali Nomor : 54 Tahun 2021.

“Perwali Banjarmasin Nomor : 54 Tahun 2021 ini telah sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame,” tulis Ibnu.

Ibnu juga menjelaskan sejak 2018, Pemko Banjarmasin tidak lagi memungut pajak reklame bando tersebut. Ini seiring dengan terbitnya surat dari Kepala DPMPTSP Banjarmasin soal penghentian izin dan pajak reklame untuk baliho bando tersebut atau dasar

Sementra menyusul direvisinya Perda Penyelenggaran Reklame, Pansus DPRD Kota Banjarmasin kini tengah melakukan kunjungan kerja atau studi banding.

Dari hasil kunjungan kerja dilaksanakan itu terungkap sejumlah daerah tidak lagi memberikan izin pemasangan reklame baliho bando yang melintas di atas media jalan.

Ketentuan itu sebagaimana dituangkan dalam Permen PU Nomor : 20 Tahun 2010 yang melarang adanya reklame bando di jalan-jalan dengan alasan keselamatan pengguna jalan.(nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya