Impor Garam Tak Kunjung Meredam, Ironi Negeri Berlimpah Garam

Oleh : Fathul Jannah, S.ST
Pemerhati Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kebutuhan garam nasional mencapai 4,6 juta ton pada 2021. Dari total tersebut, pemerintah menyepakati alokasi impor garam industri sebanyak 3,07 juta ton.

Agus menjelaskan sebanyak 1,5 juta ton garam akan dipenuhi dari produksi garam lokal. Rinciannya, 1,2 juta ton dari industri besar pengolahan garam dan 300 ribu dari Industri Kecil Menengah (IKM). “Untuk menjamin ketersediaan bahan baku garam bagi industri dalam negeri, pada 2021 telah disepakati alokasi impor komoditas pergaraman industri sebesar 3,07 juta ton,” ungkap Agus dalam Webinar National Webinar SBE UISC 2021 x FDEP: Industrialisasi Garam Nasional Berbasis Teknologi, jumat (24/9). (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210924200911-92-699201/indonesia-akan-impor-garam-307-juta-ton)

Bulan september lalu adalah realisasi keputusan pemerintah di bulan Maret 2021, terkait impor 3 juta ton garam tersebut. Kebijakan pemerintah untuk membuka impor garam yang sangat besar ini tentu sangat disayangkan, karena hal ini mengkonfirmasi bahwa pemerintah telah gagal mewujudkan target swasembada di tahun ini dan mengabaikan jeritan petambak garam akibat panen melimpah dan tidak lakunya garam lokal.

Padahal Indonesia memiliki potensi luas lahan garam nasional sebesar 27.047,65 hektare, dan jumlah petambak garam sebanyak 19.503 orang. Indonesia pun memiliki potensi gunung garam seperti di Kalimantan Timur, dan juga masih bisa melakukan perluasan lahan baru.

Semestinya ada kesungguhan dan kebijakan negara untuk mengatasi masalah berulang ini. Pesoalan kuantitas dan kualitas bisa diatasi dengan kemauan politik untuk swasembada.

Lalu apakah penyebab utama persoalan ini? Untuk memaksimalkan potensi ini sebenarnya tidak membutuhkan teknologi yang mahal, akan tetapi dengan potensi yang besar ini produksi masih rendah. Sebab tidak semua lahan dikelola dengan optimal, teknologi masih tradisional dan masih bergantung pada cuaca. Terlebih terjadi kisruh di sektor distribusi yakni biaya transportasi yang mahal, rantai tataniaga yang terlalu panjang, banyak distorsi pasar, adanya kartel dan penyerapan yang rendah.

Berita Lainnya

Ironi di Balik Pekerja Pinjol Ilegal

Hati-hati Jebakan Pinjol Ilegal

1 dari 352

Tidak terkelolanya potensi, serta buruknya produksi dan distribusi, sejatinya terjadi bukan hanya karena masalah teknis tetapi akibat logika neoliberalisme. Pemerintah hanya hadir sebagai regulator, operator unit pelaksana teknis daerah dan otonomi daerah atau desentralisasi kekuasaan. Akhirnya pemerintah membuat aturan justru untuk kemaslahatan korporasi. Kehadiran pemerintah sebagai regulator juga tampak pada liberalisasi BUMN garam, karena itulah pengaturan garam dikendalikan oleh para korporasi, yakni produsen atau investor besar, importir dan distributor. Inilah yang menjadi persolan utamanya.

Logika neoliberalisme yang merupakan derifikasi dari sistem kapitalisme demokrasi, tentu berbeda dengan tata kelola garam dalam Sistem Islam yang berbasis syariat. Sistem kehidupan Islam dalam Khilafah yang ditopang dengan Sistem Ekonomi Islam, Politik Ekonomi Islam, Sistem Politik Islam maupun politik pemerintahan Islam, mampu mewujudkan peran pemerintah sebagai raa’in (pelayan) dan junnah (perisai) yang akan melindungi rakyat.

Negara hadir secara benar dan prinsip yang benar, yaitu negara dan pemerintah bertanggung jawab langsung mulai dari perencanaan (produksi, distribusi dan konsumsi hingga realisasi), yakni pemenuhan hajat rakyat dan keberlangsungan usaha petambak. Sabda Rasulullah SAW, “Imam (khalifah) adalah raa’in (pelayan) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya”. (H.R Bukhari & Muslim)

Dalam hal produksi, negara memaksimalkan potensi sumber daya alam dengan mendukung para petambak memaksimalkan produksi melalui edukasi dan pelatihan, dukungan sarana produksi serta infrastruktur penunjang. Untuk distribusi, negara menciptakan pasar yang sehat dan kondusif dan menghilangkan penyebab distorsi pasar. Sedangkan pada konsumsi, negara menjamin penyediaan bahan makanan yang halal dan thayyib. Kemudian, institusi teknis yang menjadi perpanjangan tugas negara yakni BUMN, wajib mengedepankan fungsi pelayanan.

Edukasi dan sanksi yang berefek jera pun dilakukan kepada pelaku kejahatan pangan, termasuk pelaku kartel. Negara juga memastikan anggaran yang berbasis baitul mal siap untuk direalisasikan dalam proses kemandirian pangan bagi negerinya.

Sementara itu dalam sistem Islam, impor adalah bagian dari aktifitas perdagangan luar negeri, yang harus mengikuti hukum islam, serta mengedepankan kemaslahatan islam dan rakyat. Dilakukan atau tidaknya impor tergantung pandangan negara atau Khalifah, bukan karena intervensi atau keterlibatan dalam perjanjian internasional. Ketika kebijakan impor diambil, maka harus memperhatikan status negara pengimpor dan status hukum barang.

Karena itu, persoalan dan kisruh garam hanya bisa diselesaikan jika sistem di negeri ini dibenahi dan diubah menjadi sistem islam, melalui Institusi Islam yang menjaga persoalan rakyat termasuk persoalan garam. Dengan menerapkan syariat islam secara kaffah dalam setiap lini kehidupan, maka keberkahan dan kesejahteraan ummat, Insya Allah akan didapatkan.

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya