Bahkan dalam pertemuan membicarakan masalah penanganan bencana ini hanya dihadiri 4 orang komisi III dari 10 anggota komisi yang membidangi masalah pembangunan dan lingkungan
BANJARMASIN, KP – Komisi III DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat kerja dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Banjarmasin, Kamis (9/12/2021) kemarin.
Rapat yang berlangsung di ruang mini di gedung dewan itu, membahas banjir yang melanda kota seribu sungai ini dalam satu pekan terakhir.
Bahkan dalam pertemuan membicarakan masalah penting karena menyangkut penanganan bencana ini hanya dihadiri 4 orang komisi III dari 10 anggota komisi yang membidangi masalah pembangunan dan lingkungan itu.
Anggota komisi III yang hadir adalah Ketua Komisi III M Isnaeni yang memimpin rapat didampingi tiga anggota Afrizaldi, Wakhid Husaini dan datang belakangan Hilyah Aulia.
Rapat juga tidak dihadiri secara langsung oleh Plt Kadis PUPR, namun hanya dihadiri Kabid Sungai, Kabid Drainase Khairul Saleh, Kabid Jembatan Sigit M, dan Kabid Jalan Chandra.
Dalam pertemuan itu Kabid Sungai DPUPR Hizbul Wathony, mengakui, jika banjir rob yang melanda Kota Banjarmasin akhir bulan ini adalah hal yang tidak biasa. Fenomena alam seperti banjir rob itu lanjutnya, menyebabkan gelombang air pasang.
“Banjir rob atau banjir pasang surut air laut ini sering terjadi di wilayah yang tidak jauh dari pesisir pantai hingga masuk ke aliran sungai,” ujarnya.
Diakui, meski banjir hanya berlangsung beberapa jam dan air sungai berangsur surut, namun sejumlah wilayah di Banjarmasin tergenang.
Disebutkan, umumnya genangan akibat banjir rob dan naiknya air pasang ini berada di lingkungan pemukiman.
” Inilah yang menjadi masalah lantaran air sulit mengalir. Naiknya air pasang ini juga ditambah tingginya intensitas curah hujan ” kata Hizbul Wathony.
Hal senada juga dikemukakan Kabid Drainase Khairul Saleh. Ia menjelaskan, salah satu sebab sulit air pasang kembali surut salah satunya lantaran terus berkurangnya daerah resapan air di kota ini.
Menurutnya, lahan atau tanah yang dulunya bisa menampung air kini sudah banyak berubah fungsi dijadikan pemukiman atau pendirian bangunan lainnya.
” Kondisi ini juga disebabkan masih minimnya pembangunan drainase,khususnya di lingkungan pemukiman,” ujar Khairul Saleh.
Menanggapi penjelasan disampaikan, Ketua Komisi III Muhammad Isnaeni meminta agar DPUPR untuk meningkatkan lagi manajemen perencanaan dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah banjir di kota ini.
“Terutama dalam rangka melaksanakan program normalisasi sungai serta pembangunan dan pembenahan drainase,” harapnya.
Isnaeni menegaskan, bahwa program itu mendesak harus terus diupayakan agar banjir tidak terulang kembali.
Minimal kata Isnaeni melanjutkan , jika memang disebabkan oleh faktor alam atau cuaca dampaknya tidak parah dan banjir yang dialami tidak sampai meluas.
” Pihak dewan sendiri akan memberikan dukungan penyediaan anggaran untuk melaksanakan program tersebut,” demikian kata Isnaeni. (nid/K-3)
