Banjarmasin, KP – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kemenkumham Kalsel) berkomitmen untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan baik melalui Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022, yang diselenggarakan di Aula Kantor Wilayah, Selasa (11/01/2022).
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga Kementerian Hukum dan HAM terhindar dari segala bentuk penyimpangan dan korupsi.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengatakan kegiatan Deklarasi Janji Kinerja dilakukan untuk mengukuhkan komitmen pegawai dalam mencapai target kinerja.
“Deklarasi janji kinerja bertujuan mengukuhkan komitmen seluruh Pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,” ungkap Yasonna dalam acara deklarasi janji kinerja di tingkat pusat, Kamis (06/01) lalu.
Janji kinerja merupakan salah satu bentuk komitmen jajaran Kemenkumham dalam memberikan pengabdian dan loyalitas kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengucapan Janji Kinerja dipimpin oleh Heni Susila Wardoyo selaku Plt. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) dan diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Kalsel, baik yang hadir secara langsung maupun hadir secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.
Kegiatan tersebut juga diikuti para Pejabat Struktural Kanwil, para Kepala Unit Pelaksana Teknis, serta seluruh pegawai Kanwil dan jajaran UPT Pemasyarakatan maupun Imigrasi se-Kalsel.
Dalam pelaksanaannya, Kanwil Kemenkumham Kalsel juga melibatkan Ombudsman Kalsel yang dihadiri oleh Hadi Rahman selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel, Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel yang dihadiri langsung oleh Irjen Pol Rikwanto selaku Kapolda Kalsel dan Kejaksaan Tinggi Kalsel yang dihadiri oleh Adji Ariono selaku Asisten Pengawasan Kejati Kalsel yang mewakili Kajati Kalsel.
Pada deklarasi janji kinerja ini, Kepala Perwakilan Ombudsman, Kapolda dan perwakilan Kajati menjadi saksi penandatangan piagam pakta integritas dan komitmen bersama pencanangan pembangunan Zona Integritas Kanwil Kemenkumham Kalsel menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2022.
Heni Susila Wardoyo, menyampaikan, bahwa selain mencanangkan Zona Integritas, momentum kegiatan ini juga bertujuan untuk mendeklarasikan janji kinerja di seluruh Jajaran Kanwil Kemenkumham Kalsel untuk Semakin PASTI dalam berkinerja di tahun 2022 ini.
“Pelaksanaan tugas fungsi yang heterogen dan target kinerja yang cukup besar memerlukan pengawasan yang berkelanjutan, agar target kinerja dapat terlaksana sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Karenanya sasaran akhir dari Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2022 di Kanwil Kemenkumham Kalsel adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sehingga tercipta “Public Trust” atau kepercayaan publik,” ungkapnya.
Tak lupa, Heni juga mengimbau kepada seluruh Kepala Satuan kerja dan para pegawai agar janji kinerja yang telah diucapkan bersama dapat dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari selama bertugas di Kemenkumham.
Ia juga menambahkan, untuk menuju WBK/WBBM tersebut sudah menjadi goals dan komitmen pihaknya dalam memberikan layanan yang terbaik sekaligus sebagai integritas Kanwil Kemenkumham Kalsel.
“Untuk menuju ke sana tentu harus menggunakan strategi. Dinamika di lapangan selalu berubah-ubah. Di sini tentunya memerlukan ketekunan, kesabaran, kecermatan dan selalu melakukan evaluasi,” imbuhnya.
Di sisi lain, Heni juga mengharapkan masukan dari rekan-rekan media yang bersifat positif dan bukan hoaks dalam rangka perbaikan jajaran di Kanwil Kemenkumham Kalsel.
“Salah satu indikator bagi Kemenkumham untuk memperoleh status kementerian yang informatif itu dengan apanya keterbukaan atau transparansi, termasuk juga adanya pelayanan. Apalagi, saat ini hampir di semua kementerian lembaga sudah menyediakan layanan publik atau layanan pengaduan,” terangnya.
Sementara, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Hadi Rahman, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut positif kegiatan deklarasi janji kinerja sebagai maklumat pelayanan publik.
“Deklarasi Zona Integritas berarti siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karenanya upaya yang dilakukan dalam upaya mewujudkan WBK adalah usaha yang sangat patut untuk terus diperjuangkan, agar tidak ada lagi tempat bagi pelayanan publik yang lambat dan berbelit-belit serta kurang ramah,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikwanto, bahwa upaya untuk menciptakan pelayanan publik yang prima harus dilakukan bersama-sama.
“Sebagai sesama aparat penegak hukum, mari kita bersama-sama untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tiada henti dari masa ke masa, kita harus terus memaksimalkan upaya untuk meraih predikat WBK dan WBBM,” tutupnya. (opq/KPO-1)
