Komisi I Belajar Aplikasi Belanja Pengadaan

Bandung, KP – Komisi I DPRD Kalsel melakukan studi komparasi cara implementasi Aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan) untuk mendukung program go digital bagi pelaku usaha mikro kecil dan koperasi (UMKK).


“Bela Pengadaan ini merupakan salah satu inovasi untuk mendukung program go digital,” kata Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Hj Rachmah Norlias, usai kunjungan kerja ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Jawa Barat, belum lama ini.


Apalagi dukungan itu diwujudkan melalui belanja pemerintah hingga Rp50 juta di UMKK yang tergabung dalam marketplace.


“Kita harapkan ini bisa diterapkan di Kalsel,” tambah politisi Partai Amanat Nasional.


Diungkapkan, banyak pembaharuan dan inovasi yang diciptakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa seperti pembentukan katalog elektronik lokal untuk empat komoditas jasa kebersihan, keamanan, mamin dan hotmix.


Yang menarik, ada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Clearing House pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan agar segala sesuatu apabila ada permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa sebelum keaparat hukum diselesaikan terlebih dahulu ke Tim yang dipimpin oleh Inspektorat.


“Kita banyak menerima masukan dan saran dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekdaprov Jawa Barat,” tambah Hj Rachmah.

Berita Lainnya
1 dari 1.592
loading...


Diungkapkan, di Kalsel sendiri sudah ada di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten dan kota yang menerapkan sistem aplikasi Bela Pengadaan secara digital ini, seperti Kabupaten Tanah Laut, Tabalong dan Barito Kuala.


“Diharapkan hal ini bisa diikuti oleh kabupaten dan kota lainnya,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel I, yakni Kota Banjarmasin.


Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Jawa Barat, Neneng Yulistiani mengapreasi kunjungan Komisi I DPRD Kalsel untuk belajar Bela Pengadaan ke Jawa Barat.


“Ke depan, kami bersama provinsi lainnya akan menerapkan aplikasi Bela secara digital, walaupun mungkin tidak semuannya,” tambahnya.


Untuk itu, pihaknya terus melakukan sosialiasi dan mendorong semua organisasi perangkat daerah untuk menggunakan aplikasi untuk pengadaan barang.

“Diharapkan ini bisa direalisasikan dalam rangka mendukung UMKK di daerah,” kata Neneng. (lyn/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya