Menurut Lutfi, keberadaan BUMD pangan akan membantu mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pangan, seperti halnya minyak goreng yang cukup meresahkan masyarakat
BANJARMASIN, KP – Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Kalsel mengusulkan pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) pangan.
Diantaranya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
“Karena keberadaan BUMD pangan ini akan membantu mengatasi kenaikan pangan seperti saat ini,” kata perwakilan Cipayung Plus, M Lutfi Rahman kepada wartawan, usai audensi bersama DPRD Kalsel dan instansi terkait, Rabu (20/4), di Banjarmasin.
Menurut Lutfi, keberadaan BUMD pangan akan membantu mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pangan, seperti halnya minyak goreng yang cukup meresahkan masyarakat.
“Karena BUMD tidak berorientasi bisnis seperti swasta, namun juga kepentingan masyarakat,” tambah Ketua GMNI Kalsel.
Selain itu, juga ada integrasi langsung mulai perkebunan sawit dan pabrik minyak goreng, termasuk distribusinya, sehingga harga minyak goreng bisa ditekan agar lebih murah dibandingkan pasaran.
“Ke depan, BUMD ini bisa mengendalikan harga pangan, tidak hanya untuk minyak goreng, namun juga bahan pangan lainnya,” jelasnya, didampingi rekan lainnya.
Hal ini sudah dilakukan di provinsi lain, seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah, sehingga bisa diterapkan di Kalsel.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin mengatakan, usulan dari Cipayung Plus ini cukup bagus, karena keberadaan BUMD akan dapat menekan kenaikan harga pangan.
“Kita akan bahas usulan ini dengan eksekutif agar dapat merealisasikan BUMD untuk ketahanan pangan,” tambah politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Selain itu, dewan akan meminta masukan berbagai pihak agar bisa menciptakan ketahanan pangan, sehingga masyarakat tidak terdampak kenaikan dan lonjakan harga pangan.
Sebelumnya, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, beberapa langkah sudah dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga, seperti minyak goreng, bahan bakar minyak (BBM) maupun LPG.
“Kita sudah buat kebijakan maupun edaran untuk mengatasi kenaikan harga ini, khususnya agar subsidi tepat sasaran,” kata Roy.
Untuk itu, Roy meminta mahasiswa maupun masyarakat bisa mengawal kebijakan yang diambil untuk mengatasi kenaikan harga tersebut. “Kalau ada ditemukan pelanggaran, tolong sampaikan agar distribusi dan subsidi bisa tepat sasaran,” tegasnya.
Pernyataan sikap Cipayung Plus, yakni pemerintah harus menyusun rencana untuk menurunkan harga minyak goreng. Sebagai produsen CPO terbesar di dunia, Indonesia mempunyai kemampuan mengatur harga pasar. Sudah sewajarnya harga minyak goreng kembali normal dan dapat dengan mudah didapatkan masyarakat.
Selain itu, menolak rencana kenaikan BBM Pertalite, LPG subsidi 3 Kg dan tarif listrik, karena akan menambah beban masyarakat saat ini dan menimbulkan inflasi yang cukup tinggi.
Terakhir, menolak rencana penundaan pemilu 2024 dan amandemen UUD NRI 1945 tentang masa periodesasi presiden. Pemerintah harus komitmen dan menjalankan agenda PEMILU 2024 yang telah disusun bersama dengan DPR RI. (lyn/K-1)
