Banjarmasin,KP – Program Pemko Banjarmasin untuk meningkatkan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) patutlah mendapat dukungan.
Kendati demikian menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Hilyah Aulia menilai, program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu belumlah diimbangi pendampingan dan pengawasan khususnya terkait pembuangan limbah.
Masalahnya kata Hilyah Aulia , tidak sedikit aktivitas UKM di Banjarmasin belum mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang cukup memadai.
Ia mengemukakan, jika aktivitas usaha yang tidak memenuhi persyaratan itu dibiarkan terus dibiarkan, maka dikhawatirkan bukan hanya mencemari lingkungan sekitar dan air sungai, tapi membahayakan kesehatan.
Dari pengamatan umumnya UKM yang berpotensi membuang limbah cair ke sungai kebanyakan dari usaha pengolahan tahu/ tempe dan industri pengolahan kain sasirangan.
Hilyah menyebutkan, umumnya pembuangan limbah ini lantaran belum adanya jaringan IPAL, sehingga aktivitas UKM langsung mengalirkan limbah ke sungai.
” Seperti sejumlah UKM kain sasirangan dan usaha pengolahan tahu atau tempe di kawasan Jalan Sungai Jingah yang membuang limbah ke Sungai Martapura,” ujarnya kepada {KP}.
Menyikapi masalah ini Hilyah Aulia meminta pihak Pemko memberikan pendampingan, agar sektor UKM bisa mengolah limbah sendiri dan tidak membuang langsung ke sungai.
“Bahkan jika perlu UKM diberikan bantuan fasilitas pengolahan limbah. Sebab pencemaran sungai ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut,” harapnya.
Selain itu ia juga berharap, agar para UKM di Banjarmasin memahami dan mengerti tentang bahaya membuang limbah ke sungai.
Masalahnya kata Hilyah Aulia, karena sungai merupakan salah satu sumber air baku untuk penyediaan air bersih dan air minum masyarakat kota ini, sehingga sangat membahayakan bagi kesehatan jika tercemar. (nid/K-3)
