saran dari Kepala BPKP Kalsel dengan pola keja Bike To Work itu masih perlu dipertimbangkan
BANJARMASIN, KP- Baru-baru ini Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan Rudy M Harahap meminta atensi seluruh Kepala Daerah se-Kalimantan Selatan menganggarkan pengendalian inflasi.
Dikatakan Rudy, langkah sederhana itu adalah Urban Farming, gerakan menanam tanaman pangan secara mandiri, yang memanfaatkan lahan atau pekarangan kosong di masing-masing rumah.
Kedua hal sederhana yang disampaikan sebagai atensi ke Gubernur, Bupati, dan Walikota akan menciptakan efisiensi penggunaan energi karbon, ketahanan pangan, dan inflasi yang terkendali, tutup Rudy
Salah satunya dengan melakukan langkah kolaborasi untuk meredam inflasi di Kalimantan Selatan, Rudy meminta Pemerintah Daerah dan Desa bersama unsur TNI/Polri dan lainnya menerapkan gerakan Bike to Work (Berkendaraan dengan Sepeda ke Kantor) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Selatan.
“Apabila langkah ini diterapkan, kita dapat menyumbangkan efisiensi penggunaan energi karbon yang tidak membebani subsidi anggaran negara/daerah,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman mengatakan, saran dari Kepala BPKP Kalsel dengan pola keja Bike To Work itu masih perlu dipertimbangkan oleh pihaknya.
Ia mengakui, Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota yang masih menyandang sebagai Kota Ramah Sepeda.
“Artinya saran ini perlu kita pikirkan, karena ini merupakan sebuah ide yang bagus,” ucapnya saat dihubungi Kalimantan Post, Kamis (1/9) siang.
Namun, pihaknya masih belum ingin langsung menerapkan ide tersebut, dikarenakan masih perlu kajian-kajian yang lebih mendalam.
“Apakah bisa seluruh ASN kita ini menerapkan itu, atau hanya sebagian ASN saja,” jelasnya.
Bukan tanpa alasan, hal itu dikarenakan sebaran dan jarak antara rumah atau tempat tinggal ASN di lingkungan Pemko Banjarmasin yang rata-rata jauh dengan dengan tempat kerjanya.
“Kemudian terkait keselamatan bagi ASN kita yang bekerja dengan menaiki sepeda. Ini jadi beberapa hal yang jadi pertimbangan kita untuk menerapkan gagasan dari BPKP Kalsel,” ujarnya.
Selain itu, lokasi kerja ASN di Banjarmasin ini menurutnya juga tersebar alias tidak berada dalam satu titik kompleks perkantoran.
Sehingga, pihaknya harus melakukan pendataan terlebih dahulu sebelum menerapkan gagasan tersebut.”Termasuk kalau mereka (ASN) diminta untuk menggunakan angkutan umum,” ujarnya.
Ia menilai, kalau hanya kalangan ASN saja yang melakukan pola kerja Bike To Work. Maka pengaruh untuk mengurangi resiko terjadinya inflasi di daerah sangatlah kecil.
“Akan tetapi, kalau langkah ini dianggap sebagai sebuah permulaan atau contoh untuk diterapkan di sektor lain seperti pekerja swasta, saya pikir baru itu akan besar pengaruhnya,” katanya.
Lantas, selain mempertimbangkan saran Bike To Work tadi, apakah ada langkah lain dari Pemko Banjarmasin untuk memperkecil terjadinya inflasi di daerah?
Terkait hal itu, Ikhsan mengaku bahwa pihaknya melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Banjarmasin akan terus mengawasi proses distribusi barang agar tepat sasaran dan lancar.
“Saat ini kami juga fokus melakukan komunikasi dengan distributor barang atau bahan yang dapat mempengaruhi inflasi,” pungkasnya.
Hal itu disampaikan Kepala BPKP Kalsel . melalui surat atensi yang dikirim kemarin (31/8) ke Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Kalimantan Selatan. Ini merupakan hal serius untuk menekan inflasi di Kalimantan Selatan, terutama Kabupaten Kotabaru yang sudah kritis di atas 6 persen.
Meskipun Indonesia dianggap “sukses” oleh dunia dalam menghadapi recovery pandemi Covid-19 dan ekonominya tumbuh (reborn) naik kembali ke angka 5,4 persen, inflasi sudah mengancam Indonesia.
“Ditambah lagi, karena perang Rusia-Ukraina, terganggunya pengiriman dari Rusia, salah satu pengekspor minyak dan bahan pangan terbesar di dunia,” ujar Rudy.
Dalam atensi yang disampaikannya, Rudy menegaskan, mengutip arahan Menteri Dalam Negeri (30/8), Pemerintah Daerah dan Desa harus mengalokasikan anggaran untuk pengendalian inflasi.
Selain itu, Pemerintah Daerah dan Desa, yang akan dibantu oleh BPKP, harus mengidentifikasi risiko dan menyusun strategi mitigasi risiko dalam pengendalian inflasi di daerah.
Ditambahkannya, Pemerintah Daerah dan Desa harus mengimplementasikan strategi mitigasi dan melakukan evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk pengendalian inflasi daerah.
“Ini harus menjadi isu prioritas para Kepala Daerah di Kalimantan Selatan, seperti ketika menghadapi Pandemi Covid-19. Jangan cuek-cuek saja, menganggap kondisi sekarang aman saja,” tegas Rudy.
Beberapa titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Selatan sudah mengalami antrean panjang untuk mengisi bahan bakar. Hal ini menurutnya menandakan krisis ketersediaan energi yang serius.
“Masyarakat dijaga harus jangan sampai melakukan panic buying atas keterbatasan ketersediaan bahan bakar,” ungkap Rudy.
Karenanya, inflasi di daerah harus ditangani bersama dan harus melibatkan semua pihak yang ada di Kalimantan Selatan. Selain energi, tanaman pangan seperti cabai dan bawang, sebagai salah satu penyumbang inflasi terbesar saat ini, juga dapat dikurangi dengan langkah sederhana. (Kin/K-3)
