Anggaran Pendidikan Diprioritaskan Ciptakan Generasi Digital

Anggaran pendidikan harus diprioritaskan untuk menciptakan generasi digital, bukan fungsi pendidikan yang tersebar di berbagai instansi, namun fokus untuk urusan pendidikan.

BANJARMASIN, KP – Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin meminta agar anggaran pendidikan diprioritaskan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dalam menciptakan generasi digital.

“Jadi diprioritas anggaran untuk digitalisasi pendidikan, agar Kalsel tidak tertinggal dari daerah lain,” kata Lutfi Saifuddin kepada wartawan, Selasa (22/11/2022), di Banjarmasin.

Menurut Lutfi Saifuddin, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya teknologi informasi atau digital sangat diperlukan untuk mendukung penerapan Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka ini berbasis teknologi digital pada dunia pendidikan, sehingga sarana dan prasarananya harus dilengkapi, baik perangkat ataupun jaringan internetnya.

“Tentu, kita tidak menginginkan pelajar Kalsel tertinggal ilmu pengetahuannya dalam revolusi teknologi digital yang saat ini mendunia,” tambah politisi Partai Gerindra.

Lutfi Saifuddin mengakui, sarana dan prasarana ini di Kalsel cukup tertinggal, bahkan masih banyak generasi muda yang gagap teknologi (gaptek), padahal dunia kini sudah merambah virtual reality (VR) untuk berbagai kegiatan.

Berita Lainnya
1 dari 7.131
loading...

“Sekarang semuanya menggunakan VR, sementara di Kalsel, fasilitasnya saja terbatas. Jadi bagaimana generasi muda bisa maju dan bersaing dengan daerah lain,” ujar Lutfi Saifuddin.

Untuk itu, sudah saatnya Kalsel mengejar ketertinggalan ini dengan memberikan dukungan kebijakan dan anggaran yang berpihak pada generasi muda agar mampu memenangkan persaingan global di masa mendatang.

“Kita tidak bisa mengandalkan sumber daya alam, namun harus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, mengingat pendidikan sekitar 80 persen tenaga kerja hanya SMA ke bawah,” tegasnya.

Lutfi Saifuddin mengungkapkan, anggaran pendidikan sesuai mandatory budget sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kalsel, namun tidak diutamakan pada urusan pendidikan.

“Padahal urusan pendidikan ini yang utama, bukan pada fungsi pendidikan yang tersebar di berbagai instansi,” tambah politisi Partai Gerindra.

Bahkan alokasi anggaran yang diperuntukan bagi urusan pendidikan ini sangat kecil, dimana pada APBD 2022 ini diperkirakan berkisar antara delapan hingga 10 persen saja.

Hal ini semakin berkurang, mengingat alokasi anggaran tersebut juga diperuntukan untuk menggaji guru dan tenaga honorer di lingkungan pendidikan, maupun belanja

“Idealnya anggaran pendidikan untuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang dan lainnya minimal 10 persen,” ujar Lutfi Saifuddin. (lyn/K-7)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya