Jakarta, KP – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan hadiri Roving Seminar Kekayaan Intelektual #4 DKI Jakarta dengan tema “Memacu Kreatifitas dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi Nasional,” Senin(21/11) bertempat di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara.
Menkumham ajak Pemerintah Daerah untuk mendorong potensi inovasi dan kreatifitas daerah dimana saat ini Indonesia mengalami tren positif dengan bangkitnya ekonomi nasional pasca pandemi covid-19. Hadir dalam kegiatan, Kepala Kantor Wilayah, Lilik Sujandi didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah.
Kegiatan diawali dengan Laporan pelaksanaan kegiatan oleh Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu.
“Roving Seminar Kekayaan Intelektual merupakan salah satu program unggulan DJKI dari 16 program unggulan Tahun 2022 yang dirangkaikan dalam Yasonna Mendengar. Pelaksanan Roving Seminar Kekayaan Intelektual untuk meningkatkan pemahaman pimpinan daerah, pimpinan pergurunan tinggi dan tokoh masyarakat dan diharapkan untuk bergerak bersama dalam menggerakan seluruh elemen untuk memicu pertumbuhan inovasi dan kreatifitas sekaligus pembuka jalan komunikasi antar lembaga untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, diharapkan program unggulan DJKI akan membuahkan hasil yang lebih gemilang daripada tahun sebelumnya,” papar Razilu.
Pada giliran yang cukup dinanti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno sampaikan Ekonomi Kreatif yang saat ini telah berkelas dunia.
“Indonesia menjadi spotlight karena keberhasilan dalam penyelenggaraan Presidensi G20, dibalik itu semua, terdapat produk ekonomi kreatif yang telah terdaftar Kekayaan Intelektualnya sebagai pemasok resmi souvenir pada KTT G20, kita tidak hanya memiliki ekonomi kreatif yang membanggakan namun juga berkelas dunia,” papar Sandiaga Uno.
Pada kegiatan ini, juga diserahkan apresiasi Kementerian Hukum dan HAM kepada Pemerintah Daerah dalam memacu pertumbuhan kreatifitas dan inovasi KI dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional kepada Gubernur dan apresiasi atas prestasi KI Perguruan Tinggi kepada Rektor serta Tokoh Masyarakat oleh Menteri Hukum dan HAM didampingi Plt Dirjen KI. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan penghargaan pada kategori Pemerintah Daerah dan Mitra Kerja yang berperan aktif dalam memacu pertumbuhan kreatifitas dan inovasi Kekayaan Intelektual dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pemajuan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia guna mewujudkan pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional. Yasonna mengatakan perlunya 4 pilar dalam pembangun Ekosistem Kekayaan Intelektual. “Ekosistem KI merupakan siklus perputaran ekonomi, yang digerakkan oleh inovasi dan kreativitas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, keempat pilar tersebut adalah elemen kreasi, elemen perolehan, elemen penegakkan dan elemen utilisasi,” ujar Yasonna.
Kemenkumham juga akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung pemajuan KI dengan program kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
“Tahun 2023 kita akan membuat tematik baru yaitu tahun merek nasional, membangun kesadaran cinta dan bangga akan merek indonesia. Persetujuan Otomatis Perpanjangan (POP) Merek untuk perpanjangan merek hanya membutuhkan waktu 10 menit. “Ten minutes you’ll get the certificate and you can download it,” paparnya.
Yasonna juga mengajak seluruh masyarakat dan Pemerintah Daerah serta stakeholder di Indonesia untuk terus menggali potensi wilayah, terus berkreasi, berkarya dan berinovasi bersama-sama memahami pentingnya perlindungan KI, menjaga kualitasnya, mengembangkannya dan membuatnya semakin bernilai ekonomi tinggi sehingga dapat memicu pemulihan ekonomi nasional.
Kemudian secara simbolis, Menteri Hukum dan HAM membuka kegiatan bertindak sebagai konduktor dengan memimpin orkestra musik pertanda dibukanya acara.
Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Riswandi, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Eka Shanty Maulina, JFU Analis Permohonan KI dan JFU Pemroses Permohonan KI.
