Banjarmasin, KP – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Tugiatno menyesalkan masih rendahnya serapan anggaran oleh sebagian SKPD dalam merealisasikan APBD 2022 ini.
“Rendahnya serapan anggaran dipastikan berdampak pada tidak tercapainya program pembangunan daerah, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Menengah Jangka Pendek (RPMJP),” kata Tugiatno kepada wartawan, Selasa (6/12), di Banjarmasin.
Selain program RPMJP tidak tercapai, masyarakat juga ikut dirugikan karena pembangunan daerah tidak berjalan, atau tidak dilaksanakan.
Tugiatno mengaku khawatir, karena anggaran akhir tahun yang tidak terserap sesuai target, maka dipastikan bisa berdampak Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
“Seperti akan terkena penalti atau pemotongan,” tambah unsur pimpinan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya juga mengingatkan menjelang sisa waktu berakhirnya tahun anggaran, seluruh SKPD agar memacu serapan anggaran.
Ia menegaskan, tidak terealisasinya serapan anggaran lantaran tidak dilaksanakannya program kegiatan yang telah direncanakan haruslah dihindari.
Masalahnya, jika program atau kegiatan yang sudah direncanakan itu tidak direalisasikan, maka akan berdampak pada besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa).
“Besarnya Silpa ini tentunya merugikan masyarakat karena peningkatan pembangunan, apalagi saat ini tengah berusaha memulihkan pertumbuhan ekonomi akan terhambat,” demikian kata Harry Wijaya. (nid/K-7)
