Tanjung, KP – Bertempat di Taman Kota Tanjung, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar pasar murah yang dikemas dengan Safari Ramadhan Bersama BUMN 2023 yang Opening Ceremony langsung dihadiri oleh Bupati Tabalong Dr Drs H Anang Syakhfiani M.Si bersama undangan lainnya.
Dalam sambutannya hari itu, Bupati Tabalong mengatakan bahwa safari ramadhan yang dilakukan oleh BUMN untuk Kabupaten Tabalong dilaksanakan oleh Kantor Daerah Telekomunikasi Tanjung. “Oleh karenanya kita patut bersyukur karena pasar murah ini subsidinya hampir 50 persen. Jadi kalau harganya Rp100 ribu, Rp50 ribu sudah dibayarkan oleh BUMN,” ujarnya, Kamis (13/4).
“Saya berharap ini bisa membantu kita semua dalam menghadapi Idul Fitri, apalagi di dalamnya ada beras, 5 kg yang bisa digunakan untuk melaksanakan fitrah,” terang Anang.
Dijelaskan Anang, memang menjelang Idul Fitri tahun ini banyak dilaksanakan kegiatan pasar murah. “Pemerintah Kabupaten Tabalong juga menyediakan 15 ribu paket, yang 5.000 paket gratis dan 10.000 paket disubsidi 50 persen,” terangnya.
Belum lagi dari pemerintah provinsi dan lain-lain. Ini semua dilakukan untuk meringankan beban masyarakat, karena pemerintah, termasuk BUMN menyadari tidak semuanya masyarakat dapat bangkit ekonominya akibat dari dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), yang selama 2 tahun lebih, oleh karena itu
perlu dibantu, mudahan dengan bantuan ini semua bisa berhari raya idul fitri semuanya bisa berlebaran dan berfitrah, harap Anang.
Di kesempatan itu juga Anang menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong juga dikhususkan untuk pelanggan PDAM dan kelompok rumah tangga tiga (R3), karena terhitung sejak 1 Maret 2023 lalu tarif air minum dinaikkan. “Kenapa dinaikkan? karena biaya operasionalnya membumbung tinggi, sehingga tidak ada jalan lain kecuali dinaikkan, ujarnya.
“Saya berpikir yang 10.000 paket ini, jika kurang kita tambah akan diperuntukkan untuk rumah tangga R3,” sebut Anang.
Selebihnya, Anang menjelaskan bahwa BUMN adalah suatu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik itu asetnya ataupun kepemilikannya dan oleh karena itu bentuk BUMN adalah nirlaba.
Di Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 dalam pasal 1 menyebutkan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang sebagian modalnya atau seluruhnya adalah milik negara. Status pegawai BUMN adalah sebagai karyawan swasta yang terkait dengan kontrak, hal ini seperti yang telah diatur pada Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN oleh karena itu pegawai BUMN tidak masuk pada kategori aparatur sipil negara atau ASN dan juga bukan PNS. (ros/K-6)
