DPRD Kalsel Rekomendasikan Percepatan Penurunan Stunting

Banjarmasin, KP – DPRD Kalsel merekomendasikan percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kalsel secara holistik, integratif, dan berkualitas, yang dilakukan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi semua stakeholder.


“Antara kementerian/lembaga, Pemprov, Pemkab/Pemko, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dan optimalisasi Satgas penurunan angka stunting,” kata Wakil Ketua DPRD Kalsel, Hj Karmila, Rabu (10/5/2023), di Banjarmasin.


Hal tersebut diungkapkannya saat membacakan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022, pada paripurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK.


Ditambahkan, upaya percepatan penurunan stunting sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, melalui inisiasi hadirnya Perda tentang Ketahanan Keluarga dan Stunting.


Salah satu rekomendasi tersebut melihat hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi stunting di Kalsel mencapai 30 persen di atas angka nasional yakni 24,4 persen.


“Jadi ditargetkan stunting menurun dari 30 persen pada 2021 menjadi 24,6 persen atau 21.276 balita pada 2022,” tambah politisi Partai Amanat Nasional (PAN).


Beberapa rekomendasi lainnya, seperti perlunya penguatan peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), termasuk peningkatan dan penambahan SDM Auditor pada Inspektorat Kalsel.


Kemudian, perlunya meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pegawai, serta mengoptimalkan sistem manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien.


Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh SKPD Provinsi Kalsel selaku pengampu kebijakan (Perda dan Perkada) yang memuat sanksi/penegakan, terkait dengan ketentuan atau aturan Perda yang akan disosialisasikan dalam hal ini DPRD Provinsi Kalsel bersedia untuk memfasilitasi kegiatan tersebut.


Sedangkan urusan ekonomi dan keuangan, DPRD mendorong Pemprov serius melakukan tindakan kongkret-kolaboratif dalam rangka percepatan transformasi struktur ekonomi, dengan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata maupun industri pengolahan.

Berita Lainnya
1 dari 49


“Agar perekonomian di Kalsel tidak lagi bergantung pada sektor pertambangan, seperti batubara yang merupakan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui dan bersifat terbatas,” tambah Karmila.


Ditambahkan, pada 2022 PAD dari pajak air permukaan belum optimal, berdasarkan catatan BPKP, dimana ada potensi Rp29 miliar lebih untuk menambah PAD, namun hanya bisa direalisasikan Rp9 miliar.


Untuk infrastruktur dan pembangunan secara umum, masih rendahnya penyediaan air baku di kabupaten/kota, karena adanya ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan penyediaan air bersih serta pengelolaan sumber daya air selama ini yang belum optimal.


Permasalahan yang dihadapi adalah demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota semakin banyak namun kapasitas pengolahan air terbatas, sehingga perlu perencanaan agar kapasitas pengolahan air dapat memenuhi kapasitas pelayanan air di lintas kabupaten/kota.


Soal pelebaran dan perbaikan jalan provinsi perlu menjadi perhatian, mengingat semakin padatnya masyarakat dalam menggunakan jalan provinsi sebagai jalan alternatif, seperti di daerah Martapura Lama apakah dengan sistem ganti untung dan sebagainya.


Untuk bidang pendidikan, dewan merekomendasikan berbagai kebijakan dan kegiatan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dari lama sekolah yang diharapkan adalah dari perspektif siswa, sisi guru, dan infrastruktur.


Sementara itu, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mengatakan, rekomendasi tersebut sangat berarti untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalsel.


“Kami sangat menghargai rekomendasi DPRD Kalsel, dan segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut,” kata Paman Birin, panggilan akrab Sahbirin Noor.


Ditambahkan, rekomendasi ini sebagai bentuk saran dan masukkan bagi seluruh jajaram Pemprov Kalsel agar bekerja lebih baik sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan. (lyn/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya