Bandung, KP – Panitia khusus (Pansus) III Laporan Keteragan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun anggaran 2022 bidang pembangunan dan infrastruktur menggali bahan LKPj untuk memberikan rekomendasi terbaik bagi Pemprov Kalsel.
“Kita perlu mencari masukan dalam penyusunan rekomendasi LKPj kepala daerah tahun anggaran 2022,” kata Sekretaris Pansus III, H Gusti Abidinsyah, usai studi komparasi ke DPRD Jawa Barat, belum lama ini, di Bandung.
Abidinsyah mengakui, ada beberapa poin penting yang dapat diambil dari Jawa Barat, diantaranya penekanan pada masalah koordinasi yang harus selalu ada integritas.
“Jadi terintegrasi antara kabupaten, kota dan provinsi, sehingga program yang direncanakan dapat diimplementasikan hingga ke bawah,” tambah politisi Partai Demokrat.
Kemudian, adanya sinergitas kabupaten/kota bersama Pemprov Jawa Barat dalam membangun sebuah daerah yang sangat luar biasa, mengingat penduduknya mencapai 50 juta lebih.
“Ada aturan main yang dipakai Gubernur Ridwan Kamil dan DPRD Jawa Barat, yang memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota,” jelas Abidinsyah yang memimpin rombongan Pansus.
Selain itu, Pansus LKPj DPRD Jawa Barat, terkait dengan teknis pembahasan LKPj gubernur setempat diawali pembahasan di tingkat komisi-komisi dan dilanjutkan pembahasan di Pansus.
Secara umum, Pansus LKPj DPRD Jawa Barat berbeda dengan Kalsel, karena hanya terdapat satu Pansus LKPj, sedangkan DPRD Kalsel dibagi menjadi empat Pansus sesuai komisi.
Abidinsyah berharap dengan adanya pertemuan dengan Pansus LKPj Jabar ini, maka stakeholder terkait bisa mengkaji lagi untuk menjadi rujukan atau acuan bagi Pemprov Kalsel.
“Mudah-mudahan, yang didapatkan ini dapat diterapkan di Kalsel, agar LKPj lebih baik, sempurna dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambah wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel II, yakni Kabupaten Banjar.
Sementara itu, Ketua Pansus LKPj Jawa Barat, H Jajang Rohana mengungkapkan, masih membahas LKPj gubernur yang sudah memberikan nota laporan pertanggungjawabannya. Yang pada intinya antara DPRD dengan pemerintah daerah adalah mitra jadi sama-sama terlibat dalam perencanaan dan penganggaran.
“Kita punya fungsi kontrol dalam LKPj ini sejauhmana semua program yang sudah direncanakan dan dianggarkan itu berjalan baik atau tidak,” kata Jajang Rohana.
Kemudian, memberikan saran kepada pemerintah daerah untuk hal-hal yang belum tercapai atau kurang bagus agar bisa diperbaiki di tahun berikutnya.
Studi komparasi ke DPRD Jawa Barat didampingi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas permukiman. (lyn/KPO-1)
