Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan
Kalteng

Kasatgas KPK RI Minta Pengurusan Izin Lebih Terbuka dan Dapat Dipertanggungjawabkan

×

Kasatgas KPK RI Minta Pengurusan Izin Lebih Terbuka dan Dapat Dipertanggungjawabkan

Sebarkan artikel ini
15 kalteng4 1
Kepala Satuan Tugas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI Irawat

Palangka Raya, KP – Jajaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov. Kalteng) menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi

Pendapatan Daerah yang digelar oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), di

Baca Koran

Palangka Raya, Rabu (2/8).

Dari Penerintah Provinsi Kalteng diikuti Inspektur Kalteng Saring, Kepala Dinas PUPR Kalteng Salahudin dan Plt. Kepala Dinas

Perkebunan Kalteng Rizky Ramadhana Badjuri yang didaulat sekaligus sebagai narasumber pada rapat koordinasi kali ini.

Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Kepala Satuan Tugas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI

Irawati, mengemukakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terkait kemudahan berinvestasi melalui Online Single Submission

maka bentuk-bentuk perizinan diharapkan dapat lebih dipermudah.

“Tetapi di dalam konteks di permudahpun kita bicara mengenai satu potensi resiko di dalamnya, apakah perizinan tersebut berpotensi

rendah, sedang atau tinggi. Ketika bicara tentang potensi yang ada di Kalimantan tengah yaitu salah satu potensinya ada di sektor

perkebunan maka itu masuk di dalam cluster berisiko tinggi”, tutur Irawati.

Karena masuk cluster berisiko tinggi, selain dibutuhkan nomor induk berusaha, diperlukan ijin. Ia mengaskan, dalam mengeluarkan ijin,

pihaknya mendorong agar dapat lebih terbuka dan dipertanggungjawabkan.

Inspektur Kalteng Saring disela-sela kegiatan berlangsung mengatakan kegiatan ini diinisiasi oleh Deputi Bidang Koordinasi dan

Supervisi KPK RI dengan mengundang Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari sejak Selasa (1/8) membahas Pemberantasan Korupsi Tematik Penertiban Aset dan Keuangan Daerah

Wilayah dan hari ini terkait Optimalisasi Pendapatan Daerah.

Ia berharap melalui kegiatan ini bisa memiliki nilai tambah untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dalam mengelola aset milik

Baca Juga :  Pj Sekda Katingan Berharap Camat, Kelurahan dan Desa Sesuaikan Anggaran

daerah maupun peningkatan pendapatan daerah yang pada akhirnya dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan

akuntabel.

Hadir mengikuti Rapat Koordinasi diantaranya Plh. Direktur Wilayah III KPK RI Muhammad Nur Aziz, Kepala Satuan Tugas Direktorat Anti

Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK RI Roro Wide S beserta Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Kepala Bidang Pengelola

pendapatan dan Admin Pajak se-Kalteng.(drt/k-10).

Iklan
Iklan