Paringin, KP – Dalam pandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Balangan meminta penyusunan APBD bisa lebih optimal. Dengan adanya perencanaan yang matang.
Hal itu disampaikan Nikmah S.Sos sebagai perwakilan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Balangan pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD TA 2024, di Ruang Paripurna DPRD Balangan, baru-baru tadi.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan didampingi Waket I M Ifdali dan Waket II Hanil Tamjid dengan dihadiri Bupati Balangan H Abdul Hadi.
Nikmah menyampaikan, Fraksi-fraksi DPRD Balangan mengharapkan penyusunan APBD untuk ke depannya bisa lebih optimal. Dengan adanya perencanaan yang matang, maka lebih cepat terealisasinya program-program Pemerintah Daerah agar sifatnya dapat terlaksana dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Balangan.
”Diharapkan penyusunan anggaran belanja untuk penganggaran ke depan bisa lebih
optimal, sehingga apa yang jadi program prioritas bisa benar-benar terlaksana sebagaimana yang diharapkan,” ujarnya.
Disebutkannya, fungsi APBD secara teoritis memiliki beberapa aspek. Diantaranya sebagai perencanaan yang menjadi pedoman bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan sebagai pengawasan bahwa anggaran daerah memiliki pedoman untuk menilai.
“Apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai alokasi yang diharapkan menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya,” imbuhnya.
Disampaikannya juga, fungsi dari APBD Kabupaten Balangan sebagai alokasi yang dapat memberikan keadilan dan kepatutan masih belum maksimal, seperti kurangnya kegiatan dalam rangka peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) yang diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan masih belum terlaksana.
Kemudian, basis kerja pada bidang industri penambangan masih belum diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, sehingga posisi-posisi dari pekerjaan tersebut diiisi oleh orang yang bukan warga Balangan.jelasnya
“Kami (Fransi – Fraksi, red) juga menyoroti masalah peningkatan kualitas produk pasar masih belum maksimal terlaksana, yang menyebabkan keperluan masyarakat belum tersedia sepenuhnya di Kabupaten Balangan,” demikian disampaikannya. (srd/K-6)
