Balangan, KP – Menyikapi dualisme Kepengurusan Mualaf di kecamatan Tebing Tinggi, DPRD Balangan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Selasa (23/01/2024) di ruang rapat paripurna DPRD setempat. Dualisme pengurusan itu antara Pengurus Mualaf Beriman dengan kepengurusan Mualaf Centre.
RDPU dihadiri Ketua Komisi II DPRD Balangan Nur Fariani, Ketua Komisi III DPRD Balangan Hafiz Ansyari, Kemenangan Balangan Saribuddin, Asisten I Setda Balangan Ghazali Al Fatah dan Pengurus Mualaf Beriman. Sedangkan kepengurusan Mualaf Centre dan Pengurus MUI Balangan tidak hadir.
Diketahui, Kepengurusan Mualaf Beriman dengan Mualaf Centre terjadi perselisihan, karena menganggap ada dualisme organisasi yang sama di Kecamatan Tebing Tinggi.
Kemudian Kepengurusan Mualaf Beriman menyebut, bantuan pemerintah tentang dana hibah diberikan kepada kepengurusan Mualaf Centre.
Sedangkan Kepengurusan Mualaf Beriman mengklaim memiliki sebanyak 109 mualaf dan telah berdiri organisasinya sejak 2019 dan memiliki SK dari kecamatan.
Dalam kesempatan itu, Asisten I Setda Balangan, Ghazali Al Fatah menjelaskan, kedua belah pihak telah dilakukan mediasi pada bulan Agustus 2023 lalu, dan pemerintah daerah untuk menyarankan pelaburan antara dua kepengurusan tersebut.
Sementara itu, menurut Kepala Kemenag Balangan Saribuddin, berharap permasalahan ini dapat terselesaikan, karena organisasi ini memiliki kesamaan tujuan.
Sedangkan, Ketua Komisi II DPRD Balangan, Nur Fariani, menyarankan pemda, Kemenag, MUI, Baznas dan Bagian Kesra Setda Balangan agar mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.
Kemudian, Ketua Komisi III DPRD Balangan Hafiz Ansyari, menyarankan dan meminta pemerintah daerah serius menangani perselisihan antara dua belah pihak ini.
“Kami minta Asisten I melakukan rapat terbatas bersama pihak terkait untuk mencari solusi inti permasalahan ini,” imbuhnya.
Ia mengingatkan, mereka itu (pengurus mualaf, red) sama-sama warga kita juga, orang Tebing Tinggi orang Balangan. (srd/K-6)
