Banjarmasin, KP – Kondisi keuangan Pemko Banjarmasin di awal Tahun 2024 memang lagi seret.
Hutang Pemko Banjarmasin mencapai Rp300 milyar rupiah yang berasal dari hutang proyek di 17 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan kegagalan mencapai PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Namun juga akibat Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 178 Milyar rupiah yang belum ditransfer pemerintah pusat akibat dimasukkan kedalam TDF (Treasury Deposit Facility).
Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina usai mengunjungi Dinas PUPR mengatakan dana milik Pemko Banjarmasin yang bisa ditarik akibat terlanjur masuk TDF sebesar 118 milyar rupiah, namun pencairannya sekitar bulan Februari atau selambat-lambatnya bulan Maret.
Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edi Wibowo mengatakan dana bagi hasil dari TDF biasanya diterima sekitar 3 bulan atau sekitar bulan maret.
Untuk tahun 2023 lalu, Pemko Banjarmasin telah menerima sekitar 30 milyar rupiah dari hasil TDF Pemerintah Pusat.
Pencairannya sekitar bulan Maret atau selambat-lambatnya bulan April. Sementara, untuk TDF tahun 2024, dirinya tidak mengetahui besaran jumlah yang bakal diterima.
Menurutnya kebijakan TDF merupakan urusan kewenangan pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 19 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility.
“Prinsipnya mirip seperti deposito, tapi dengan jumlah bunga yang sangat kecil, kecil sekali” kata Edi Wibowo.
Edi Wibowo menjamin hutang Pemko Banjarmasin dapat segera terbayarkan kalau dapat bekerja dengan cepat.
“Kalau di kami cepat, review di Inspektorat cepat, SKPD bekeeja cepat maka semuanya akan berjalan dengan cepat” tutur Edi Wibowo. (mar/K-3)
