Iklan
Iklan
Iklan
EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi di Kalsel Positif, Inflasi Terkendali

×

Pertumbuhan Ekonomi di Kalsel Positif, Inflasi Terkendali

Sebarkan artikel ini
Publikasi ALCo yang berlangsung di Aula Lantai II Kanwil DJPb Kalsel, Rabu (28/2/2024). (Kalimantanpost.com/ful)

BANJARMASIN, Kalimantanpost.com –
Di awal tahun 2024 di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pilpres maupun DPR. Di tengah keadaan tersebut, peran fiskal di awal 2024 berupaya keras untuk terus menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi dan pembangunan khususnya di Kalimantan Selatan.

“Indikator-indikator yang
menunjukkan keadaan perekonomian Kalimantan Selatan tersebut antara lain Kalsel mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 4,69 persen, meski masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 5,04 persen,” ujar Kepala Kanwil DJPb Provinsi
Kalimantan Selatan, Syafriadi di Publikasi ALCo yang berlangsung di Aula Lantai II Kanwil DJPb Kalsel, Rabu (28/2/2024).

Android

Hadir diacara tersebut, Perwakilan Kementerian Keuangan Kalsel Kusumawardhani, Kepala Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar dan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalselteng Dwijo Muryono.

Ditambahkan Syafriadi, laju inflasi masih terkendali di angka 2,79 persen yoy, sedikit di atas rata-rata nasional sebesar 2,57 persen yoy.

“Surplus perdagangan terus berlanjut di bulan Januari 2024 sebesar US$ 1.081,69 juta. Tapi perlu
diwaspadai adanya tren penurunan pada awal tahun, imbas dari dinamika harga komoditas andalan,” ujarnya.

Ditambahkan dia, kelompok barang dengan ekspor tertinggi masih didominasi oleh bahan bakar mineral/batubara dengan
porsi 92,76 persen.

“Perekonomian di Kalsel berkontribusi sebesar 1,31 persen terhadap pereknomian di Indonesia,” tandasnya.

Dikesempatan itu, Syafriadi mengatakan kinerja APBN di awal tahun 2024, khususnya di sisi pendapatan telah terealisasi sebesar Rp1,11
Triliun. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023, pertumbuhannya negatif 53,75 persen
khususnya di penerimaan Pajak.

“Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan angka
pertumbuhan yang positif yaitu 32,71 persen dengan realisasi sebesar Rp157,93 miliar. Realisasi total belanja
negara sebesar Rp4,52 Triliun atau 11,95 persen dari pagu. Capaian ini meningkat 47,84 persen dibandingkan tahun
lalu,” tandasnya.

Baca Juga:  Kegiatan Dunia Usaha Tetap Kuat pada Triwulan III 2023

Ditambahkan Syafriadi, dari sisi pendapatan negara, realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri mencapai 4,39 persen. Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPh yang memberikan kontribusi sebesar Rp726,18 miliar dan PPN yang memberikan kontribusi Rp158,79 miliar.

“Tiga sektor yang memberikan
kontribusi penerimaan perpajakan terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian dengan
kontribusi sebesar 48,10 persen. Kemudian sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 23,2 persen, dan sektor
industri pengolahan sebesar 9,75 persen,” ujarnya.

Dia mengatakan secara komulatif, seluruh sektor utama mengalami kontraksi pada bulan Januari 2024 kecuali sektor Industri Pengolahan, sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi, dan sektor Konstruksim

Lalu, kata menyebutkan total penerimaan negara yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian
Selatan sampai dengan 31 Januari 2024 sebesar Rp661,90 miliar.

“Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp15,24 miliar dan penerimaan lainnya Rp646,67 miliar. Tantangan yang dihadapi terkait
penerimaan dari Perdagangan Internasional adalah turunnya harga ekspor komoditas CPO,” ungkapnya.

Selanjutnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah
mencapai Rp157,93 miliar atau 12,72 persen dari target, tumbuh 32,71 persen (yoy).

“Capaian ini berasal dari PNBP BLU (1,20 persen) dan PNBP Lainnya (98,80 persen). PNBP Lainnya salah satunya berasal dari PNBP yang
dipungut DJKN yaitu PNBP aset, piutang negara, dan bea lelang,” tegasnya.

Menurut Syafriadi, realisasi belanja negara sampai dengan 31 Januari 2024 sebesar Rp4,52 triliun, atau sebesar 11,95 persen dari pagu yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp378,77 miliar (4,33 persen dari pagu) dan Belanja Transfer ke Daerah/TKD sebesar Rp4,14 triliun (14,24 dari pagu).

“Khusus untuk belanja
barang, realisasinya meningkat karena dipengaruhi oleh kegiatan persiapan Pemilu. Pemerintah terus
mendorong akselerasi belanja di awal tahun 2024, salah satunya adalah dengan implementasi kontrak Pra
DIPA. Pendaftaran kontrak Pra DIPA di tahun 2024 ini meningkat 88,24 persen. Pada tahun 2023, kontrak Pra
DIPA hanya 51, sedangkan di tahun 2024 ini tercatat 96 kontrak,” tandasnya. (ful/KPO-3)

Baca Juga:  Pembangunan Perumahan Bersubsidi di Kalsel Hanya Capai 70 Persen Lebih dari Target 10.000 Unit

Iklan
Iklan