Iklan
Iklan
Iklan
OPINI PUBLIK

Menang Terhormat Kalah Jantan

×

Menang Terhormat Kalah Jantan

Sebarkan artikel ini

Oleh : Drs H Ahdiat Gazali Rahman, SH MH
Ketua Pos BAKUM LKBH ULM, Kabupaten HSU

Dalam setiap permainan, pertadingan atau apapun yang kegiatannya mendatangkan kalah menang, maka para peserta harus memahami judul kalimat diatas, tidak hanya memahami tapi wajib menjadi panutan. Sebab dalam kegiatan itu pasti akan melahirkan pihak yang kalah dan yang menang. Apakah kemanangan itu didapatkan secara terhormat, itu yang penting, jika orang yang bertanding menggunakan berbagai cara yang baik sesuai aturan yang berlaku, berusaha bagaimana cara menang dengan berbagai macam cara terbaik sesuai aturan dan norma hukum, maka kemenangan itu akan membawa kehormatan dan peserta yang kalah akan jantan menerima kekalahan itu, karena memang pantas kalah, baik cara bertanding, fasilitas yang digunakan membuat mereka jantan menerima kekalahan dan siap melakukan pertandingan di masa datang, dengan meneliti dimana letak kekurangan, sehingga belum berhasil, salut pada pemenang, menghormati kemenangan lawan. Namun jika peserta tidak bermoral, semua cara akan dilakukan untuk menang, perilaku ini mengundang pesert
a lain, penonton protes dan menganggap kemenangan didapatkan dengan melanggar hukum. Tentu ini sebuah pelanggaran hukum dan sangat menjijikan.

Android

Pendahuluan

Ada beberapa kejadian dalam olah raga yang menghasilkan juara, namun pertandingan itu tidak sesuai dengan aturan berlaku. Sebagai contoh atletnya menggunakan dopping atau jenis obat lain yang dianggap tidak boleh digunakan dalam pertandingan, itu sebuah pelanggaran, maka atlet yang menang bukan atlet terhormat, namun atlet yang melanggar aturan. Panitia yang bermoral dan sadar hukum pasti akan menjatuhkan sanksi dengan pembatalan gelar juara (kemenangan) yang telah diraih. Penonton yang menyaksikan tentu akan mengatakan atlet curang, tapi Panitia berbuat jujur dengan penetapkan aturan sebagaimana mestinya.

Sesuai perkembangan zaman, pertandingan tidak hanya lewat olah raga, tapi juga dalam memperebutkan jabatan, apakah legaslatif atau eksekutif (bupati/walikota, gubernur dan presiden), juga dijadikan sebagaimana permainan tapi dikemas dalam sebuah perhelatan yang disebut pemilihan presiden (Pilpres) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hampir sama dengan permainan, yakni ada panitia, penonton dan peserta yang mungkin menang dan kalah. Mekanisme Pemilu diatur UUD 1945 sebagaimana landasarn negara pada Pasal 6A ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Maka Pilpres yang benar dan sesuai hukum adalah pemilihan yang dilakukan rakyat. Presiden terpilih adalah hasil pilihan rakyat, bukan dari pekerjaan rekayasa apalagi dengan berbagai upaya, sehingga hasil muncul adalah rekayasa, bukan murni pilihan rakyat. Jika ini yang terjadi, pemenang bukan orang terhormat, tetapi manusia jahat, yang menghalalkan segala cara agar dapat jabatan.

Baca Juga:  Pengelolaan Alam dalam Pangkuan Sistem Kehidupan dari Pencipta

Realitas Pilpres

Setelah Pemilu yang diatur UUD 1945 pada Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Mandirikah penyelenggara Pemilu saat ini, khususnya KPU pusat, karena sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia yang sudah 13 kali, hanya Pemilu 2024 ini yang pelaksananya (KPU Pusat) beberapa kali melakukan pelanggaran etik, sehingga mendapatkan peringatan dan sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Salah satunya terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (Cawapres).

Pada Pilpres, calon yang ‘bermain’ telah melakukan hal yang bertentangan dengan UUD, khususnya usia calon, namun oleh panitia penyelenggara, hal itu tetap dilanjutkan. Pelanggaran yang dilakukan peserta seharusnya dikenakan sanksi. Tidak salah, jika sebagian masyarakat menilai penyelenggaran Pemilu tidak netral, sehingga dapat dikatakan melanggar UUD 1945 Pasal 22E ayat (1), Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Sedangkan ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Apakah mereka yang menjadi anggota KPU sudah memenuhi kriteria tersebut, khususnya kemandirian. Apakah mereka bekerja dibawah tekanan tertentu? Jika itu terjadi, pantas pihak yang kalah melakukan segala upaya, agar kemenangan itu dibatalkan, mereka tidak mampu menjadi jantan menerima kekalahan, karena menganggap ada pihak tertentu atau yang menang menggunakan cara kotor, sementara panitia tidak mampu atau tidak memberikan sanksi sesuai aturan. Panitia siap menerima hukum dan ini telah terbukti beberapa kali penyelenggara Pemilu mendapat sanksi DKPP.

Bermasalah

Jika mengacu pada pertandingan, maka aturan telah menentukan siapa dan bagaimana atlet yang boleh menjadi peserta. Peserta Pilpres misalnya, Negara telah mengatur mereka boleh menjadi calon sesuai UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 169, Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah pada huruf (q), Berusia paling rendah 40 tahun. Peserta yang ingin mengikuti pemilihan itu akhirnya mengajukan pada Mahkamah Konstuti (MK), yang masih ada hubungan kekeluargaan karena perkawinan, yang pada putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023, dengan adanya pemaknaan baru yang menyatakan, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Hal ini tentu membuat sebagian masyarakat terkaget-kaget. Apakah itu terjadi karena ada hubungan keluarga, antara yang memohon dengan yang memutuskan, atau karena faktor keluarga pejabat sehingga dapat melakukan sesuai kehendak, sebagaimana pendapat yang terjadi di masyakat saat ini, “hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah”.

Baca Juga:  Peran Internet Of Things Dalam Menyongsong Kemajuan Smart City di Indonesia

Dari tiga peserta telah menampilkan kebolehannya menarik simpati pemilih harus mendapatkan hak yang sama secara adil, karena Negara wajib melindunginya, namun dalam pelaksanaannya, terbentur keadaan tertentu yang menyebabkan mereka dirugikan. Ini tidak hanya akan menjadi catatan peserta tapi juga menjadi sorotan orang yang berpengalaman dan pendidikan tinggi dalam pelaksanaan Pemilu. Ini mengundang tokoh cerdik pandai di Indonesia memberikan tanggapan, masukan, saran dan kritikan bagaimana Pemilu yang telah diatur bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilihan.

Mereka yang terlibat

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, maka semua tim yang mendukung Pilpres boleh melakukan kampanye asal sesuai aturan, sebagaimana UU Pemilu Pasal 282, Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye. Pasal 283 ayat (1), Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Ayat (5), Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye Pasal 284 dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk, a. Tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Pasangan Calon tertentu; d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau e. memilih calon anggota DPD tertentu, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 304 ayat (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Ayat (2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan; c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.

Baca Juga:  Langkah Bersama Antisipasi Bencana Hidrometeorologi 

Dan jika melakukan kempanye adalah Presiden, beliau juga terikat dengan sumpah dan janji. Janji Presiden (Wakil Presiden), “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturan lainnya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Hari pelaksanaan

Dalam melaksanakan Pemilu sebenarnya adalah melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Ayat (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Serta Pasal 22E ayat (1).

Ternyata dalam pelaksanaannya, panitia menggunakan cara yang dianggap kurang baik, karena melahirkan kecurigaan dan berdampak negatif sebagaimana UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 350 ayat (1), Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Ternyata, yang ditampilkan KPU ada melebihi angka tersebut, sehingga tidak wajar. Maka ini yang mengundang berbagai kecurigaan.

Kesimpulan

Pemilu 2024 harus mendapat perhatian masyarakat, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan? Apakah pelaksana berniat untuk berbuat sesuatu yang baik untuk semua warga negara? Atau hanya berbuat karena ada pesanan tertentu? Sudah pantaskan teknolgi Sirekap digunakan untuk pemilu ini? Pelaksanakan harus mampu memberikan penjelasan bahwa Pemilu 2024 sudah sesuai aturan. Jika terjadi pelanggaran, apakah KPU pusat, provinsi dan kabupaten/kota, PPK, PPS hingga KPPS bersedia menanggung akibat dimasukkan dalam penjara sesuai aturan yang berlaku?

Pemenang adalah benar-benar pilihan rakyat bukan hasil rekayasa yang merugikan peserta lain, dan jika terbukti ada rekayasa, maka yang terlibat wajib mendapatkan sanksi dari Negara.

Kepada semua peserta, wajib melakukan upaya untuk mencari kebenaran dalam pelaksanaan Pemilu yang sesuai aturan, jika kemenangan itu melanggar aturan, maka sebaliknya mengundurkan peserta, dengan mengutamakan kebenaran dan bukan hanya mencari jabatan.

.

Iklan
Iklan