Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
BanjarmasinTRI BANJAR

Dewan Tagih Janji Walikota Tuntaskan Kawasan Kumuh

×

Dewan Tagih Janji Walikota Tuntaskan Kawasan Kumuh

Sebarkan artikel ini
M Isnaini

Upaya Pemko selama ini melaksanakan program perbaikan rumah tidak layak huni serta perbaikan infrastruktur serta sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan masyarakat

BANJARMASIN, KP – Belum tuntasnya seratus persen kawasan kumuh di kota ini tentunya menjadi pekerjaaan rumah (PR) Pemko Banjarmasin untuk diselesaikan.

“Masalahnya karena sudah menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah mengembangkan kawasan yang dianggap kumuh agar tertata rapi dam dengan lingkungan yang sehat,” kata anggota komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaini.

Kepada {KP} Selasa (4/6/2024) a mengatakan, pihak DPRD Banjarmasin akan selalu mengapresiasi dan mendukung usaha Pemko menuntaskan kawasan kumuh.

Terutama ujarnya, yang saat ini dijadikan perhatian di daerah pinggiran serta tepian sungai atau daerah aliran sungai (DAS) yang masih banyak terlihat kumuh.

Menurutnya, upaya Pemko selama ini melaksanakan program perbaikan rumah tidak layak huni serta perbaikan infrastruktur serta sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan masyarakat juga harus ditingkatkan.

Anggota dewan senior dari Fraksi Partai Gerindra ini menilai, masih adanya kawasan kumuh di perkotaan menandakan masih banyak masyarakat yang hidup belum sejahtera.

” Menyadari hal ini wajar kemudian jika dewan menuntut walikota Ibnu Sina untuk menuntaskan kawasan kumuh sebagaimana dijanjikan,” tandasnya .

Isnaini menandaskan, sesuai UUD 1945 pasal 28 ayat (1) mengamanatkan, setiap warga negara berhak memiliki tempat tinggal dan lingkungan yang layak.

Sebelumnya Pemko Banjarmasin juga sudah menjanjikan secara bertahap terus berusaha menuntaskan kawasan kumuh di kota ini. dengan mengalokasikan anggaran Rp 11 miliar dalam tahun 2023 ini.

“Dengan target menangani seluas 40 hektar kawasan kumuh di lima kecamatan,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya pada rapat dengar pendapat dengan komisi III.

Baca Juga:  Rapat Kerjasama Perjanjian Hibah Daerah Pilkada 2024

Lebih jauh dijelaskan, bahwa peta kawasan kumuh yang ada sekarang sudah diperbaharui.

Menurutnya, pemetaan kawasan kumuh bertujuan dalam rangka mendukung dan melaksanakan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang sudah dicanangkan Pemko Banjarmasin. (nid/K-3)

Iklan
Iklan