Martapura, Kalimantanpost.com – Dibawah kepemimpinan Bupati H Saidi Mansyur dan Wakil Bupati Habib Idrus Alhabsyi, Kabupaten Banjar kembali mengukir prestasi membanggakan di kancah Nasional. Pada 2025 ini, Banjar berhasil meraih penghargaan sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah (PPD) dengan Kinerja Tinggi, sekaligus menempatkan diri di urutan ke-5 dari 10 Kabupaten terbaik di Indonesia.
Dengan raihan skor kinerja sebesar 3,7047 dan status kinerja tinggi, Kabupaten Banjar dinilai mampu mempertahankan kualitas tata kelola pemerintahan yang konsisten, akuntabel, dan berintegritas. Bersanding dengan tiga provinsi dan sepuluh kota lainnya, Banjar menjadi satu dari sedikit daerah yang mampu menunjukkan performa tata kelola publik secara berkelanjutan, berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2024.
Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada Bupati diwakili Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kencana Wati pada Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIX 2025 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (25/04/2025).
Dengan raihan prestasi ini yang merupakan hasil kinerja seluruh jajaran Pemkab serta didukung Forkopimda dan masyarakat, diharap menjadi motivasi untuk mendorong peningkatan pelayanan publik yang terbaik pada masyarakat. Pelayanan prima menjadi sangat penting dalam pemerintahan dan pembangunan, dengan pelayanan berkualitas tinggi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pada periode kedua kepemimpinannya, Bupati Saidi Mansyur juga ingin menciptakan roda pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan semangat membangun dan menata Kabupaten Banjar menjadi lebih maju, mandiri dan agamis berlandaskan gotong royong dan keadilan.
Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIX mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut dipimpin Bima Arya Sugiarto sebagai Inspektur Upacara.
Bima Arya menyampaikan arahan tertulis Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XXIX ini menjadi momentum untuk sinkronisasi dan evaluasi APBD daerah di Indonesia.
“Kita boleh optimis dan bangga banyak daerah dengan angka impresif dan inspiratif, kapasitas fiskal menguat, kepemimpinan yang hebat. Tapi tidak sedikit angka yang menunjukkan, masih banyak daerah yang APBD nya jauh dari kuat dan alokasinya belum sepenuhnya berpihak pada rakyat. Tahun ini, saat yang tepat untuk kita evaluasi tentang otonomi daerah,” tandasnya.
Evaluasi ini, menurutnya harus dilaksanakan dua sisi, pada sisi pemerintah daerah, kepala daerah harus terus beradaptasi dan juga sisi pemerintahan pusat melalui Kemendagri yang tidak boleh berhenti untuk sinkronisasi dan evaluasi.
Cara pandang yang jauh lebih inovatif, lanjutnya, kolaboratif dan membangun kerjasama dengan semua stakeholders, bermitra dengan swasta, menguatkan pentahelix, berpikir kreatif untuk membangun ekosistem bagi pengembangan ekonomi kreatif atau ‘New Engine of Growth’, menjadi kunci kesuksesan fiskal daerah.
Bima Arya juga menyampaikan otonomi daerah juga berbeda dengan sistem federal.
“Sistem kita kesatuan. Pemerintah pusat melalui Kemendagri melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan dan supervisi untuk memastikan pemda berjalan maksimal guna memenuhi pelayanan publik yang baik,” ujarnya.
Dirinya berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung visi besar Indonesia Emas 2045. (Wan/K-3)
