BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan menilai kinerja lembaga jasa keuangan tetap stabil dan terjaga untuk mendukung
inklusi keuangan di Kalimantan Selatan.
Perkembangan Sektor Perbankan
Kinerja intermediasi perbankan stabil dengan profil risiko yang terjaga dan aktivitas
operasional perbankan tetap optimal untuk memberikan layanan keuangan bagi
masyarakat di Kalimantan Selatan. Pada September 2025, aset tumbuh sebesar 12,40
persen yoy atau menjadi sebesar Rp110,39 triliun. Sementara Dana Pihak Ketiga
meningkat sebesar 12,37 persen yoy dan kredit juga tumbuh 9,19 persen yoy.
Kepala OJK Kalsel, Agus Maiyo menyampaikan, kontribusi terbesar peningkatan kredit didominasi oleh kredit investasi sebesar 24,93 persen dengan outstanding sebesar Rp23,06 triliun. Secara spasial, penyaluran kredit terbesar pada masyarakat Kota Banjarmasin dengan proporsi sebesar 65,48 persen atau sebesar Rp53,66 triliun. Sementara itu, profil risiko relatif terjaga dengan NPL nett 1,24 persen, serta intermediasi yang cukup baik dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) 82,79 persen.
“Sejalan dengan bank umum konvensional, perkembangan bank umum syariah di
Provinsi Kalimantan Selatan posisi September 2025 juga mencatatkan pertumbuhan
positif. Hal tersebut tercermin dari peningkatan Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 10,22 persen yoy, 1,00 persen yoy, dan 11,28 persen yoy. Financing-to-Deposit
Ratio (FDR) berada di angka 96,33 persen dengan NPF net sebesar 0,73 persen,” papar Agus Maiyo, dalam kegiatan Market Update
Perkembangan Ekonomi dan Industri Jasa Keuangan Regional Kalimantan, Kamis (30/10/2025).
Ia menambahkan, penyaluran kredit di Kalimantan Selatan didominasi oleh sektor ekonomi Rumah Tangga, dengan porsi 37,55 persen, diikuti dengan Sektor Pertanian (19,46 persen), dan Perdagangan Besar dan Eceran (15,20 persen).
Perkembangan Sektor Pasar Modal
Per Agustus 2025, sektor Pasar Modal mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Nilai kepemilikan saham di Kalsel menempati posisi kedua di Kalimantan, dengan nilai
sebesar 33,42 persen yoy atau menjadi Rp114,137 triliun sedangkan nilai transaksi
saham berada di angka Rp1,57 triliun (72,25 persen yoy). Sementara itu, jumlah Single
Investor Identification tumbuh sebesar 23,49 persen yoy.
Perkembangan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga
Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)
Perusahaan Pergadaian Swasta mencatatkan pertumbuhan signifikan pada pinjaman yang disalurkan sebesar Rp912 miliar atau meningkat 61,59 persen yoy (Mei 2025).
Dari sisi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), data posisi Juni 2025 menunjukkan terdapat Rp958 miliar outstanding pinjaman dengan rekening peminjam sebanyak 336.953 entitas. Tingkat Kredit Macet (TWP90) tetap terjaga berada di angka 2 persen.
Kinerja Perusahaan Pembiayaan menunjukkan piutang pembiayaan terkontraksi sebesar 1,05 persen yoy menjadi Rp11,9 triliun (Juli, 2025). Pembiayaan tertinggi pada sektor Pertambangan dan Penggalian dengan porsi 30,86 persen (Rp3,69 miliar). Profil
risiko sedikit meningkat dari bulan sebelumnya namun masih terjaga pada rasio Non-
Performing Finance 2,12 persen (Juni 2025: 1,56 persen). Secara spasial, penyaluran pembiayaan terkonsentrasi di Kota Banjarmasin dengan total nilai Rp3,43 triliun pada sektor pertambangan. Kinerja Perusahaan Modal Ventura mengalami pertumbuhan yang cukup dengan pembiayaan penyertaan sebesar Rp100,9 miliar atau meningkat sebanyak 13,86 persen yoy dan NPF sebesar 1,82 persen.
Perkembangan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan
Pelindungan Konsumen (PEPK)
Hingga 25 Oktober 2025, OJK Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan 78 kegiatan edukasi ke seluruh kab/kota dengan total peserta yang telah mengikuti kegiatan mencapai 17.874 orang. Sasaran peserta didominasi oleh pelajar/mahasiswa, masyarakat umum dan ASN dengan topik seputar waspada aktivitas keuangan ilegal dan pengelolaan keuangan. Selain itu, dalam rangka peringatan Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2025, OJK Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan 9 rangkaian kegiatan dan berkolaborasi dengan beragam stakeholders yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Asosiasi, Pelaku Usaha Jasa Keuangan, serta Perguruan Tinggi.
“Upaya peningkatan literasi keuangan juga didukung oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Per triwulan III, capaian program kerja TPAKD se-Kalimantan Selatan yaitu pembukaan rekening Simpanan Pelajar sebanyak 37.543 akun, dan
Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) sebanyak Rp4,35 miliar kepada 560
debitur,” beber Agus lagi.
Sebagai apresiasi atas kontribusi nyata pemerintah daerah dalam memperluas
akses keuangan daerah, literasi keuangan, dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui
TPAKD, Kota Banjarmasin berhasil menjadi salah satu penerima penghargaan TPAKD Award yang dinilai berhasil mengimplementasikan program perluasan akses keuangan di daerah melalui program mengubah sampah menjadi tabungan emas dan program UMARA
(UMKM Maju dan Sejahtera) melalui penyaluran permodalan dengan syarat mudah dan tanpa bunga.
“Sementara itu dari sisi layanan konsumen, OJK Provinsi Kalimantan Selatan menerima
permintaan SLIK sebanyak 13.769 permintaan, baik melalui online dan walk-in. sedangkan pengaduan yang terjadi di Kalimantan Selatan dan diterima melalui APPK sebanyak 516 pengaduan. Jenis masalah yang paling banyak diadukan yaitu mengenai SLIK, Perilaku
Petugas Penagihan dan Fraud eksternal dengan PUJK paling banyak diadukan yaitu Bank Umum Konvensional, Penyelenggara Pindar, dan Perusahaan Pembiayaan Konvensional,” jelas Agus.
Pengembangan Ekonomi Daerah
Selain itu, dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi daerah di Kalimantan
Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan
Selatan, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Perum BULOG Kanwil Kalimantan Selatan, BPR Martapura Banjar Sejahtera, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin dan Poktan Suka Maju menandatangani Komitmen Bersama Peningkatan Akses Keuangan Daerah Melalui Program Budi Daya Padi Apung.
“Kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2025 di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar. OJK senantiasa mendukung upaya peningkatan akses keuangan serta berharap agar sinergi ini dapat menjadi alternatif pertanian yang inovatif, berkelanjutan dan berdampak positif bagi peningkatan ekonomi petani serta ketahanan pangan masyarakat di Kalimantan Selatan,” tuntas Agus Maiyo. (Opq/KPO-1)
