Rantau, KP — Bupati Tapin H Yamani bersama kepala daerah se-Kalimantan Selatan melakukan rangkaian koordinasi dengan Ketua Komisi II DPR RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, 11–13 Mei 2026.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kabupaten Tapin membawa sejumlah usulan strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah, ketahanan pangan, layanan kesehatan, hingga pengembangan kawasan wisata dan industri.
H Yamani mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak karena Tapin diproyeksikan sebagai daerah penyangga pangan nasional sekaligus kawasan pengembangan industri dan pariwisata di Kalimantan Selatan.
“Tapin memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri. Karena itu konektivitas jalan, penguatan kawasan pangan, layanan air bersih, hingga pengendalian sungai harus mendapat dukungan pemerintah pusat,” ujarnya.
Dalam paparan kepada Kementerian PUPR, Pemkab Tapin mengusulkan penanganan sejumlah ruas jalan prioritas dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp113,3 miliar. Salah satu fokus utama ialah akses menuju kawasan Proyek Strategis Nasional Bendungan Tapin.
Ruas yang diusulkan meliputi Bitahan–Miawa, Miawa–Batu Ampar, hingga Batu Ampar–Batung di Kecamatan Piani. Jalan tersebut dinilai vital karena menjadi koridor utama menuju Bendungan Tapin sekaligus mendukung distribusi hasil pertanian dan mobilitas masyarakat di wilayah pedalaman.
Selain kawasan bendungan, Tapin juga mengusulkan peningkatan jalan pada koridor Sawang–Pandahan yang mendukung kawasan lumbung pangan rawa Batang Banyu. Koridor itu dipandang penting untuk memperkuat program swasembada pangan sesuai RPJMN 2025–2029.
Pemkab Tapin turut mengajukan penanganan jalan menuju kawasan Geopark Meratus Goa Batu Hapu melalui ruas Binuang–Batu Hapu dan Kambang Kuning–Batu Hapu. Infrastruktur tersebut diharapkan membuka akses wisata sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
“Perbaikan jalan tidak hanya soal konektivitas, tetapi juga membuka akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata,” kata H Yamani.
Akses menuju fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian. Pemkab Tapin mengusulkan peningkatan ruas Bitahan–RSUD dan Tarantang–Translok guna mendukung layanan RSUD Datu Sanggul. Saat ini sebagian besar ruas tersebut masih dalam kondisi rusak dan belum memadai untuk menunjang mobilitas warga.
Selain jalan, Tapin juga membawa usulan penanganan longsor Sungai Tapin melalui pembangunan perkuatan tebing di sejumlah titik rawan di Kecamatan Tapin Utara dan Bungur. Total anggaran yang diajukan mencapai Rp9,4 miliar.
Menurut H Yamani, penanganan Sungai Tapin penting karena sungai tersebut menjadi urat nadi pertanian masyarakat sekaligus berada dalam wilayah kewenangan pemerintah pusat sebagai bagian DAS Barito.
Di bidang cipta karya, Pemkab Tapin mengusulkan pembangunan jaringan distribusi air bersih di kawasan Tapin Selatan–Karangan Putih serta pembangunan sanitasi skala individual. Nilai usulan mencapai Rp93 miliar.
Pemerintah daerah juga menyampaikan persoalan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Saat ini luas lahan baku sawah Tapin mencapai 31.355 hektare, namun masih diperlukan penyesuaian RTRW agar target perlindungan 87 persen lahan sawah produktif dapat terpenuhi.
H Yamani berharap koordinasi lintas kementerian itu mampu mempercepat dukungan pusat terhadap pembangunan daerah, terutama bagi kawasan penyangga pangan dan pengembangan ekonomi baru di Kalimantan Selatan.
“Yang kami perjuangkan adalah pemerataan pembangunan agar masyarakat di desa maupun kawasan terpencil memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar,” ujarnya.
Dalam kunjungan itu Bupati didampingi Kepala Dinas PUPR Yustan Azidin, Kepala Bappelitbang Meidy Harris Prayoga, Kepala Dinas Pertanian Drh M Tri Asmoro, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Reza Ramadie, Kepala Dinas Perdagangan MZ Walaidi Rahmat, Kepala Dinas Perindustrian, Kepala Dinas Sosial H Syafrudin dan Kepala Dinas PMPTSP Slamet. (abd/ril/K-6)
