Banjarbaru, KP – Kinerja fiskal Pemerintah Kota Banjarbaru menunjukkan tren positif pada awal tahun anggaran 2026, khususnya dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Di tengah tekanan penurunan transfer dari pemerintah pusat, pos ini justru mencatat capaian tertinggi dibandingkan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya.
Berdasarkan data realisasi hingga awal Mei 2026, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan telah mencapai Rp9,45 miliar dari target Rp13,15 miliar atau sebesar 71,91 persen.
Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa investasi daerah mulai memberikan hasil nyata dalam bentuk dividen.
Secara keseluruhan, Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru tercatat sebesar Rp158,59 miliar atau 13,84 persen dari target Rp1,146 triliun.
Sementara PAD telah terealisasi Rp82,34 miliar atau 18,77 persen dari target Rp438,59 miliar.
Meski pajak daerah masih menjadi kontributor utama dengan realisasi Rp69,49 miliar atau 25,45 persen, tingginya capaian dari pengelolaan kekayaan daerah dinilai mencerminkan efektivitas strategi investasi pemerintah daerah.
Kebijakan ini sejalan dengan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2025, yang mengatur bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan penerimaan dari penyertaan modal pemerintah pada BUMN, BUMD, maupun sektor swasta dan koperasi.
Tidak hanya berorientasi pada keuntungan, kebijakan investasi daerah juga diarahkan untuk mendorong manfaat ekonomi yang lebih luas, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Struktur investasi Pemkot Banjarbaru juga tergolong kuat, salah satunya melalui kepemilikan saham sebesar 41,78 persen pada PT Intan Banjar, dengan total penyertaan berupa dana tunai dan aset mencapai ratusan miliar rupiah.
Selain itu, pemerintah kota juga memperkuat posisi di sektor perbankan melalui penyertaan modal pada PT Bank Kalimantan Selatan yang totalnya diproyeksikan mencapai Rp104,80 miliar.
Capaian tinggi di sektor ini menunjukkan tiga hal penting, yakni kualitas investasi daerah yang relatif sehat, penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta meningkatnya ketahanan fiskal karena tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer pusat.
Meski demikian, sejumlah sektor PAD lainnya masih perlu mendapat perhatian. Realisasi retribusi daerah baru mencapai 2,55 persen, sementara lain-lain PAD yang sah masih berada di angka 0,56 persen.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara optimalisasi investasi, peningkatan layanan publik, serta penguatan basis penerimaan daerah.
Di tengah dinamika tersebut, capaian awal ini memberikan sinyal bahwa Banjarbaru mulai bergerak menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih produktif dan berorientasi jangka panjang.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, arah kebijakan fiskal kota ini dinilai mulai menunjukkan transformasi menuju kemandirian ekonomi, dengan investasi daerah sebagai salah satu pilar utama dalam menopang pembangunan berkelanjutan. Dev/K-5)
