Pelaihari, KP – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi makro melalui sinergi pengendalian inflasi serta penguatan basis data sektoral.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan secara virtual dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Selasa (5/5/2026).
Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Masturi; Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Iwan Persada serta unsur Forkopimda yang terdiri dari perwakilan Kodim, Polres, dan Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
Turut hadir jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna melakukan pemantauan terhadap dinamika harga komoditas terkini.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, memberikan instruksi represif kepada seluruh kepala daerah.
Dirinya menekankan bahwa upaya pengendalian inflasi tidak boleh terjebak pada tataran administratif semata, melainkan harus berbasis pada fakta di lapangan.
“Pelaksanaan koordinasi tidak boleh hanya bersifat seremonial di balik meja. Seluruh jajaran terkait wajib melakukan verifikasi faktual di pasar, memantau fluktuasi harga secara langsung, dan merumuskan langkah intervensi yang konkret,” tegas Tomsi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Ateng Hartono, laju inflasi tahunan (year-on-year) nasional pada April 2026 tercatat sebesar 2,48 persen.
Meski berada dalam rentang sasaran pemerintah, volatilitas harga pada sektor pangan dan transportasi tetap diwaspadai.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi kontributor utama inflasi. Di sisi lain, kenaikan harga avtur telah memicu eskalasi tarif angkutan udara, yang berpotensi memberikan tekanan pada distribusi logistik daerah.
Menghadapi anomali cuaca dan ancaman musim kemarau 2026, Kementerian Pertanian menginstruksikan langkah mitigasi melalui optimalisasi infrastruktur irigasi dan percepatan pola tanam.
Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan daerah agar harga tetap terkendali.
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyatakan kesiapannya dalam mengimplementasikan instruksi pusat tersebut ke dalam aksi nyata.
Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga daya beli masyarakat serta memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap inklusif dan berkelanjutan. (rzk/K-6)
