BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Penolakan pemutaran film dokumenter Pesta Babi oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Selatan menuai tanggapan kritis dari kalangan pegiat kajian publik.
Koordinator Social Justice Institute Kalimantan (SJIK), Wira Surya Wibawa, menilai sikap pelarangan tersebut mencerminkan ketakutan terhadap narasi kritis tentang Papua.
Menurut Wira, ketika karya jurnalistik atau film dokumenter dianggap ancaman hanya karena memotret penderitaan warga, konflik sosial, dan praktik kekerasan, yang dipersoalkan sesungguhnya bukan filmnya, melainkan keberanian publik menerima kenyataan.
“Persatuan tidak dibangun dengan membungkam kritik. Persatuan lahir dari keberanian mengakui luka bangsa sendiri,” ujarnya di Banjarbaru, Selasa (12/5).
Ia menanggapi pernyataan Ketua KNPI Kalsel, Andi Rustianto, yang menyebut film itu berpotensi mengganggu persatuan. Bagi Wira, cara pandang tersebut terlalu sempit dalam melihat demokrasi. Jika sebuah film berisi kesaksian lapangan dan realitas sosial dianggap berbahaya, publik patut bertanya: apa yang ditakuti—filmnya atau fakta yang diangkat?
Wira menegaskan Pesta Babi bukan propaganda, melainkan karya jurnalistik yang membuka ruang dialog tentang situasi Papua: ketimpangan pembangunan, eksploitasi sumber daya alam, marginalisasi Orang Asli Papua, hingga pendekatan keamanan yang dinilai berulang.
“Demokrasi yang sehat tidak takut pada kritik, tidak takut pada karya seni, dan tidak takut pada suara korban,” katanya.
Ia menyebut film itu memotret Papua dari sudut pandang warga, bukan semata sudut pandang negara. Di dalamnya, tergambar persoalan perampasan ruang hidup, rasisme, trauma konflik, serta dampak sosial dari proyek-proyek ekstraktif di tanah Papua. Wira menyebut pola ini sebagai “neo-kolonialisme modern” ketika kekayaan alam dieksploitasi, sementara masyarakat adat tersingkir dari tanahnya sendiri.
Dalam konteks itu, kehadiran aparat keamanan kerap dipersepsikan warga bukan semata penjaga stabilitas, melainkan bagian dari pengamanan kepentingan ekonomi. “Ini yang perlu dibahas terbuka. Konflik Papua bukan sekadar isu keamanan, tetapi ketimpangan ekonomi-politik dan absennya keadilan sosial,” ujarnya.
Sorotan publik di media sosial terhadap KNPI Kalsel, lanjut Wira, menunjukkan masyarakat membaca adanya inkonsistensi. Di satu sisi film ditolak, di sisi lain muncul wacana nonton bareng (nobar). Ia menilai tekanan publik justru membuka ruang refleksi.
“Kalau ingin menunjukkan kedewasaan demokrasi, langkah terbaik bukan pelarangan, tetapi forum diskusi terbuka. Bangsa ini tidak runtuh karena sebuah film diputar. Yang berbahaya ketika ruang berpikir kritis dimatikan,” tegasnya.
Wira menilai stigma “ancaman persatuan” kerap dipakai untuk membungkam diskusi tentang Papua. Padahal, persatuan yang kokoh, katanya, hanya bisa dibangun di atas keadilan. “Tidak mungkin bicara nasionalisme sambil menutup mata terhadap penderitaan Orang Asli Papua,” ujarnya.
Ia mendorong agar Pesta Babi diposisikan sebagai bahan refleksi bersama. Setuju atau tidak dengan isi film adalah hak setiap orang, namun menolak ruang dialog dinilai sebagai kemunduran demokrasi.
“Papua bukan hanya soal wilayah negara, tetapi soal manusia, martabat, dan masa depan keadilan Indonesia,” pungkasnya.(nau/KPO-1)
