BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalimantan Selatan, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Senin (15/6/2026).
Aksi yang berlangsung sejak siang itu diterima langsung Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK bersama jajaran pimpinan dan anggota dewan, di antaranya Wakil Ketua DPRD H. Kartoyo dan HM Alpiya Rakhman, serta sejumlah pimpinan komisi seperti Jihan Hanifa, H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Mustagimah, H. Maulana, dan H. Jahrian.
Dalam aksinya, massa yang dipimpin M. Irfan Naufal menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, meminta pemerintah menghentikan realisasi Program Makan Bergizi Gratis dan program Koperasi Merah Putih. Kedua, mendesak pemerintah pusat membatalkan rencana kenaikan harga BBM serta mengendalikan harga kebutuhan pokok yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Ketiga, mahasiswa menolak revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri). Keempat, mereka meminta pemerintah pusat maupun daerah lebih memprioritaskan peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidikan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Dalam orasinya, Irfan menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai agen kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya di hadapan peserta aksi.
Selain menyampaikan tuntutan, massa juga meluapkan kekecewaan terhadap tidak hadirnya anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Selatan. Menurut mereka, dalam surat pemberitahuan aksi sebelumnya telah disampaikan permintaan agar para wakil rakyat di Senayan turut hadir mendengarkan aspirasi mahasiswa.
“Kami sangat kecewa karena anggota DPR RI dapil Kalsel tidak hadir. Kami sudah meminta agar mereka dihadirkan dalam forum ini. Kami bahkan siap menunggu sampai malam untuk menyampaikan aspirasi secara langsung,” teriak salah satu orator yang disambut sorakan peserta aksi.
Menanggapi tuntutan terkait sektor pendidikan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai ketentuan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBD.
Ia juga menjelaskan bahwa kesejahteraan guru honorer terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, saat ini honor guru di lingkungan kewenangan provinsi telah disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan.
“Anggaran pendidikan terus kita dorong dan untuk guru honorer sudah disesuaikan dengan UMP sekitar Rp3,4 juta. Jadi tidak ada lagi guru honorer yang menerima honor di bawah standar tersebut,” tegasnya.
Terkait ketidakhadiran anggota DPR RI dapil Kalsel, Gusti mengatakan DPRD Kalsel telah menyampaikan undangan resmi kepada para legislator di Senayan. Namun, kehadiran mereka sepenuhnya menjadi kewenangan dan keputusan masing-masing.
“Kami tidak bisa memaksakan kehadiran mereka. Yang jelas DPRD Kalsel sudah menyampaikan undangan agar dapat hadir menemui mahasiswa yang menyampaikan aspirasi hari ini. Selebihnya menjadi komitmen dan itikad dari yang bersangkutan,” katanya.
Hingga sore hari, aksi unjuk rasa masih berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Mahasiswa tetap bertahan di lokasi sambil menunggu tindak lanjut atas tuntutan yang mereka sampaikan kepada pemerintah melalui DPRD Kalimantan Selatan.(Tim/KPO-1)
