GUBERNUR Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin memimpin Rapat Koordinasi Pembentukan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) serta Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah ini berlangsung di Aula Mako Polda Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (10/6).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, SIK, SH, MH, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, S.A.P, M.Sc..
Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., Kabinda Kalsel, Brigjen Pol Sentot Adi Dharmawan, Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra, S.H., M.Tr.Opsla.
Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, pimpinan SKK Migas, pimpinan Pertamina Patra Niaga, BMKG, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta instansi terkait lainnya.
Gubernur menyampaikan bahwa rapat tersebut membahas dua agenda strategis, yakni pembaruan struktur Satgas Karhutla dan pengawasan pendistribusian BBM di Kalsel.
“Kita melaksanakan dua agenda kegiatan, yaitu Rapat Koordinasi Pembentukan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) dan Pengawasan Pendistribusian BBM di wilayah Polda Kalsel,” ujarnya.
Menurut H. Muhidin, struktur Satgas Karhutla yang ada saat ini perlu diperbarui agar lebih efektif dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang diperkirakan meningkat seiring datangnya musim kemarau.
“Posisi Satgas Karhutla yang ada sekarang ini strukturnya sudah lama, sehingga perlu diperbarui.
Saya minta kepada satgas yang baru nantinya untuk menginventarisasi berbagai kendala di lapangan serta merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya Karhutla,” katanya.
Gubernur juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di tengah cuaca panas yang mulai melanda sejumlah wilayah.
“Saat ini cuaca cukup panas. Saya minta masyarakat jangan membakar sembarangan.
Kalau selesai membersihkan lahan, sampahnya lebih baik dikubur saja dan jangan dibakar karena sangat berpotensi menimbulkan titik api yang bisa menyebar ke tempat lain,” tegasnya.
Ia juga meminta aparat Kepolisian untuk menindak tegas pelaku pembakaran lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain membahas kesiapsiagaan menghadapi Karhutla, rapat juga menyoroti kondisi distribusi BBM di Kalsel.
Muhidin memastikan pasokan BBM di daerah ini dalam kondisi aman dan mencukupi.
“Alhamdulillah wilayah Kalsel lancar karena dari Pertamina tidak ada kekurangan pasokan.
Saya minta SPBU di wilayah perkotaan mengatur pelayanan agar tidak menimbulkan antrean panjang yang dapat menyebabkan kemacetan dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk anak-anak yang berangkat sekolah,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Kalsel mengatakan rakor tersebut merupakan inisiatif Gubernur sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi potensi Karhutla sekaligus mengatasi berbagai persoalan distribusi BBM yang menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, Polda Kalsel telah melakukan berbagai langkah penegakan hukum, termasuk memberantas praktik premanisme di sekitar SPBU serta menindak dugaan penimbunan BBM yang ditemukan berdasarkan laporan masyarakat maupun informasi yang beredar di media sosial.
“Polda Kalsel telah melakukan berbagai langkah penegakan hukum, termasuk menangkap hampir 100 pelaku premanisme yang beroperasi di sekitar SPBU serta menindak berbagai dugaan penimbunan BBM yang ditemukan berdasarkan laporan masyarakat maupun informasi yang viral di media sosial,” ujarnya.
Kapolda menegaskan bahwa kuota BBM subsidi untuk Kalimantan Selatan tetap tersedia sesuai alokasi yang ditetapkan BPH Migas.
Saat ini, penyaluran harian Biosolar mencapai sekitar 2.026 kiloliter (KL), sedangkan Pertalite mencapai sekitar 1.872 kiloliter (KL).
Untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM, rapat menyepakati pembentukan satgas gabungan yang melibatkan Pemprov Kalsel, Polda Kalsel, dan Pertamina guna melakukan pengawasan lapangan maupun patroli siber terhadap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Selain itu, rapat juga menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya pemberian sanksi tegas kepada SPBU yang terbukti bekerja sama dengan pelangsir, pengawasan ketat penggunaan barcode QR, penyediaan kantong parkir khusus guna mengurangi kepadatan antrean kendaraan, serta penyesuaian jadwal distribusi BBM agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih tertib dan lancar.(adv/K-2)
