BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp800 miliar pada Rancangan APBD 2027 dari usulan Rp2,4 triliun.
“Jadi kita dipangkas sebesar Rp800 miliar, dari usulan Rp2,4 triliun menjadi Rp1,6 triliun,” kata Kepala Dinas PUPR Kalsel, M Yasin Toyib kepada wartawan, usai rapat dengan Komisi III DPRD Kalsel, Selasa (21/7/2026), di Banjarmasin.
Yasin mengakui, pemangkasan anggaran ini sebagai dampak efisiensi yang dilakukan pemerintah, yang berdampak pada pengurangan pendapatan daerah dari transfer pusat.
“Tapi kita masih mengusahakan adanya penambahan anggaran untuk merealisasikan program prioritas daerah,” tambahnya.
Yasin mengakui, adanya efisiensi maka pembangunan diarahkan pada program prioritas, seperti realisasi visi misi gubernur dan standar pelayanan minimal (SPM) PU.
“Proyek multiyears juga menjadi prioritas untuk direalisasikan, seperti pembangunan stadion dan rumah dinas gubernur,” ungkap Yasin.
Sedangkan yang kurang penting akan dihilangkan, atau ditunda dianggarkan, seperti pembangunan kantor DPRD Kalsel, karena lahannya masih bermasalah.
Menanggapi usulan pokok pikiran dewan, Yasin mengatakan, akan diakamodir jika sesuai kewenangan PUPR.
“Kalau memamg sesuai, Insya Allah akan direalisasikan,” jelasnya.
Kendati demikian, Yasin tetap akan mengusahakan usulan tersebut bisa direalisasikan melalui Inpres jalan daerah maupun irigasi yang merupakan proyek pusat. (lyn/KPO-4).
