Banjarmasin, KP – Diingatkan, agar seluruh program kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada Tahun Anggaran 2027 benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas ESDM dan DLH Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Banjarmasin, Selasa (14/7/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi IIIl, Apt. Mustqimah, S.Farm., M.Si., sebagai bagian dari pembahasan rancangan program kerja kedua perangkat daerah tersebut.
Mustqimah mengatakan, setiap program yang disusun harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan anggaran daerah agar pelaksanaannya efektif dan tepat sasaran.
“Kami menginginkan program-program yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata. Selain itu, pelaksanaannya juga harus selaras dengan anggaran yang telah dialokasikan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Dinas Lingkungan Hidup yang diwakili Rahmat Prapto Udoyo, S.Hut., M.P., memaparkan sejumlah prioritas pembangunan tahun 2027.
Fokus program meliputi peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, peningkatan investasi pada sektor unggulan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta pengelolaan lingkungan hidup terpadu berikut penanggulangan bencana.
Sementara itu, Dinas ESDM melalui Ir. H. Endarto, S.T., M.S., menyampaikan arah pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral yang menitikberatkan pada penyediaan sarana dan prasarana berkualitas guna mendukung pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta penguatan transformasi tata kelola pemerintahan.
Komisi III DPRD Kalsel memberikan sejumlah masukan terhadap rancangan program kedua dinas tersebut.
Legislator menilai seluruh program harus memiliki target yang terukur, efisien dalam penggunaan anggaran, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah, khususnya di sektor energi, pertambangan, dan lingkungan hidup.
Melalui rapat kerja ini, DPRD berharap sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah semakin kuat dalam menyusun kebijakan pembangunan Tahun Anggaran 2027.
Dengan demikian, program yang dirancang tidak hanya mendukung pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Selatan. (*/nau/K-2)
