BALANGAN, Kalimantanpost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Balangan, menyepakati delapan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda), yang bertujuan untuk membangun kota semakin maju dan sejahtera.
Ketua DPRD Balangan Hj Lindawati yang memimpin rapat paripurna mengatakan seluruh raperda tersebut telah melalui proses pembahasan cukup panjang, sejak diajukan oleh Pemkab Balangan.
“Akhirnya, hari ini secara bersama-sama antara eksekutif dan legislatif telah menyepakati kedelapan raperda tersebut menjadi peraturan daerah,” katanya, baru-baru tadi.
Adapun delapan Raperda yang disepakati meliputi Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa, Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perubahan Kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perubahan Kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Investasi dan Penanaman Modal di Daerah, serta Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
Menurutnya, kesepakatan sejumlah Raperda tersebut menunjukkan produktivitas fungsi legislasi antara DPRD dan Pemerintah kabupaten Balangan.
Sementara, Wakil Bupati Balangan H Akhmad Fauzi menyampaikan rasa syukur atas tercapainya persetujuan bersama terhadap delapan Raperda tersebut.
Menurutnya, seluruh proses penyusunan hingga penyempurnaan Raperda merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Balangan atas kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama,” imbuhnya. (jnd/KPO-3)
