BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bergerak cepat mengawal program strategis nasional pengembangan kelapa dalam seluas 1.100 hektare yang dialokasikan Pemerintah Pusat pada 2026.
Program tersebut tersebar di dua kabupaten, yakni 600 hektare di Kabupaten Barito Kuala (Batola) dan 500 hektare di Kabupaten Tanah Bumbu.
Dukungan Pemerintah Pusat meliputi penyediaan bibit unggul sebanyak 110 pohon per hektare, pupuk dasar 330 kilogram per hektare, serta biaya tenaga kerja penanaman.
Namun, pelaksanaan program di Batola menghadapi kendala teknis. Sebagian lahan milik kelompok tani masih berupa lahan tidur sehingga membutuhkan pembersihan atau land clearing serta penataan saluran air mikro agar tanaman kelapa dapat tumbuh optimal dan berkelanjutan.
Menyikapi kondisi tersebut, Komisi II DPRD Kalsel menggandeng Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, dan Pemerintah Kabupaten Batola untuk mencari solusi, termasuk menyiapkan skema pembiayaan alternatif.
Salah satu opsi yang didorong adalah pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dari sektor perkebunan dan industri di sekitar wilayah program.
“Kami tidak ingin membiarkan potensi daerah lepas begitu saja. Lahan yang masih mentah membutuhkan pengolahan ekstra. Di sinilah peran kami menjembatani keterbatasan APBN melalui kemitraan strategis CSR,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. Suripno Sumas, saat memimpin rapat bersama mitra kerja, Senin (27/7) pagi.
Menurutnya, koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar seluruh tahapan program dapat berjalan sesuai target. Komisi II berkomitmen mengawal program tersebut hingga terealisasi dengan baik.
“Ini langkah nyata agar target akhir 2026 tercapai dan Kalsel terus dipercaya menjadi basis komoditas unggulan nasional,” tegas politisi PKB tersebut.
Komisi II berharap sinergi pemerintah, dunia usaha, dan kelompok tani mampu mempercepat realisasi program. Dengan begitu, pengembangan kelapa dalam tidak hanya memenuhi target nasional, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas lahan dan kesejahteraan petani di Kalsel.(nau/KPO-1)
