RANTAU, Kalimantanpost.com – Lahan bekas pertambangan yang selama ini identik dengan kerusakan lingkungan kini menunjukkan wajah berbeda di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.
Melalui program reklamasi dan pascatambang, PT Sumber Kurnia Buana (SKB) berhasil mengembangkan budidaya serai wangi di area bekas tambang hingga menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.
Keberhasilan tersebut ditandai dengan panen bersama serai wangi sekaligus penutupan resmi pelaksanaan program pascatambang PT SKB di Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Senin (6/7/2026).
Kegiatan panen budidaya serai wangi langsung Bupati Tapin H Yamani bersama Perwakilan Koordinator Inspektur Tambang Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Mulyadi, Board of Directors Baramulti Doddi Sumantiawan, Direktur PT SKB Mukhlas Sumartanto, serta jajaran Dinas ESDM Kalimantan Selatan.
Direktur PT SKB Mukhlas Sumartanto mengatakan, pengembangan serai wangi menjadi salah satu program unggulan perusahaan dalam memanfaatkan lahan reklamasi yang telah selesai ditambang.
Adapun budidaya tanaman serai wangi di tanam seluas 21 hektare lahan bekas tambang dialihkan menjadi kawasan budidaya tanaman bernilai ekonomi yang melibatkan masyarakat setempat.
“Program ini kami jalankan bersama kelompok tani dari Desa Pualamsari, Suato Tatakan, dan Rumintin. Masyarakat mendapatkan bibit unggul, pupuk, pelatihan budidaya hingga pendampingan pascapanen dan penyulingan minyak serai,” ujarnya.
Menurut Mukhlas, hasil program tersebut mulai terlihat. Di Desa Pualamsari yang memiliki area tanam 4,8 hektare, warga telah melaksanakan tiga kali panen pada lahan seluas 3,31 hektare dengan produksi minyak serai lebih dari 225 kilogram.
Sementara di wilayah Tatakan dengan area tanam 14,5 hektare, dua kali panen awal menghasilkan lebih dari 62 kilogram minyak serai, dan panen berikutnya masih berlangsung.
Perusahaan juga mulai merintis pengembangan tanaman serai wangi di Desa Tungkap pada lahan seluas 1,77 hektare.
Mukhlas menegaskan, program tersebut tidak hanya bertujuan memulihkan lingkungan, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat setelah aktivitas pertambangan berakhir.
“Keberhasilan pascatambang tidak cukup diukur dari pemulihan lahan. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan dan tidak bergantung lagi pada kegiatan tambang,” katanya.
Selain pengembangan komoditas ekonomi, PT SKB menyatakan telah menyelesaikan seluruh kewajiban pascatambang hingga 100 persen. Program tersebut mencakup penataan lahan, revegetasi, penghijauan, pengamanan area bekas tambang, pembongkaran fasilitas produksi, serta pemeliharaan sarana penunjang.
Perusahaan juga membangun 11 tanggul parit lengkap dengan revegetasi, 12 lokasi pagar pengaman, memasang 29 rambu larangan di sekitar void bekas tambang, membangun 11 bangunan irigasi, serta melakukan pengayaan vegetasi pada lahan seluas 65,75 hektare.
Bupati Tapin H Yamani memberikan apresiasi atas keberhasilan perusahaan menyelesaikan seluruh tahapan reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan yang berlaku.
“Atas nama Pemkab Tapin, saya menyampaikan penghargaan kepada PT Sumber Kurnia Buana yang telah menuntaskan reklamasi, revegetasi, dan pascatambang sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.
Yamani menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa lahan bekas tambang masih dapat dimanfaatkan secara produktif apabila dikelola dengan perencanaan yang baik. Selain budidaya serai wangi, kawasan pascatambang juga dikembangkan untuk perikanan dan berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan bagi mantan pekerja tambang.
“Yang kita panen hari ini menunjukkan bahwa lahan bekas tambang bisa diubah menjadi aset ekonomi. Ini menjadi contoh bagaimana kegiatan pertambangan dapat meninggalkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” katanya.
Ia berharap model pengelolaan pascatambang yang diterapkan PT SKB dapat menjadi rujukan bagi perusahaan tambang lainnya, khususnya dalam memenuhi kewajiban reklamasi secara tepat waktu dan bertanggung jawab.
“Keberhasilan program tersebut membuktikan bahwa sektor pertambangan tidak semata berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, pemulihan ekosistem, serta kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional, “tutupnya. (abd/KPO-4)
