BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Kelangkaan dan mahalnya harga LPG subsidi 3 kilogram kembali menjadi keluhan utama warga saat Reses Masa Sidang II Tahun 2026 anggota DPRD Kota Banjarmasin, Nur Rahman, di Jalan Tembus Mantuil RT 13 RW 01, Komplek Mangga City, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, belum lama ini.
Dalam dialog tersebut, warga mengaku semakin sulit mendapatkan gas melon di tingkat pengecer. Kalaupun tersedia, harganya jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program subsidi pemerintah.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi PKS, Nur Rahman, menegaskan LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Karena itu, distribusinya harus diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
“Ada usulan mengenai kesulitan memperoleh gas LPG saat ini. Bahkan, beberapa masyarakat menyampaikan bahwa mereka harus membeli gas LPG 3 kilogram dengan harga yang sangat mahal, jauh di atas harga normal,” ujar Nur Rahman.
Ia berharap seluruh agen dan pangkalan LPG di Kota Banjarmasin mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan mengejar keuntungan semata. Menurutnya, rantai distribusi dari agen hingga pangkalan harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan yang menyebabkan kelangkaan maupun lonjakan harga di tingkat konsumen.
“Kami berharap kepada agen-agen yang ada di Kota Banjarmasin agar memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang memang berhak mendapatkan gas subsidi. Jangan sampai di bawah agen masih ada penjualan kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak menerima LPG 3 kilogram,” tegasnya.
Nur Rahman juga meminta Pemerintah Kota Banjarmasin bersama instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap distribusi LPG subsidi. Dengan pengawasan yang maksimal, penyaluran gas bersubsidi diharapkan benar-benar dinikmati masyarakat kecil, pelaku usaha mikro, dan kelompok penerima sesuai ketentuan pemerintah.
Menurutnya, apabila distribusi berjalan sesuai aturan, persoalan kelangkaan dan tingginya harga LPG 3 kilogram dapat diminimalkan. Ia juga mendorong pemerintah segera mengevaluasi sistem distribusi apabila ditemukan indikasi penyimpangan di lapangan.
Seluruh aspirasi yang disampaikan warga dalam reses tersebut, lanjut Nur Rahman, akan dibawa ke DPRD Kota Banjarmasin untuk dibahas bersama pemerintah daerah dan instansi terkait agar segera ditindaklanjuti.
“Kami akan memperjuangkan aspirasi masyarakat ini agar distribusi LPG subsidi dapat berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh gas 3 kilogram dengan harga sesuai ketentuan,” pungkasnya.(nau/KPO-1)
