Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
BanjarbaruHEADLINE

Dialog Batal, FDM Banjarmasin Gelar Aksi ke Kantor PLN Tuntut Penjelasan Pemadaman‎‎

×

Dialog Batal, FDM Banjarmasin Gelar Aksi ke Kantor PLN Tuntut Penjelasan Pemadaman‎‎

Sebarkan artikel ini
IMG 20260730 112314
‎ ‎PEMADAMAN - Massa Forum Demokrasi Milenial (FDM) Kota Banjarmasin bersama Aliansi Masyarakat Kalsel Bersatu menggelar aksi di Kantor PLN UP3 Banjarmasin, Rabu (29/7/2026). (Kalimantanpost.com/devi)

BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Forum Demokrasi Milenial (FDM) Kota Banjarmasin mengalihkan agenda dialog publik menjadi aksi unjuk rasa di Kantor PLN UP3 Banjarmasin, Rabu (29/7), setelah perwakilan PLN UID Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng) tidak menghadiri forum bertajuk Majelis Demokrasi yang membahas persoalan pemadaman listrik di Kalsel.‎‎Dialog yang sedianya menjadi ruang klarifikasi terbuka itu tetap dihadiri berbagai elemen masyarakat serta akademisi sekaligus pengamat, Dr. Muhammad Uhaib, sebagai narasumber.

Namun, ketidakhadiran pihak PLN membuat panitia bersama peserta sepakat mengubah agenda menjadi aksi bersama Aliansi Masyarakat Kalsel Bersatu.

‎Koordinator Daerah FDM Kota Banjarmasin, Helmi Yahya menyayangkan keputusan PLN yang tidak memenuhi undangan. Menurutnya, FDM telah menyampaikan undangan secara langsung ke Kantor PLN UID Kalselteng, bahkan dengan aksi jalan kaki sebagai bentuk keseriusan membuka ruang dialog.

‎”Sejak awal kami beritikad baik untuk berdialog. Undangan kami serahkan langsung dan pihak PLN sempat menyatakan bersedia hadir. Karena itu kami menyiapkan forum ini agar persoalan pemadaman listrik bisa dibahas secara terbuka,” ujarnya.

‎Helmi mengatakan konsep forum telah disusun agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, akademisi memberikan pandangan objektif, dan PLN menjelaskan penyebab serta penanganan pemadaman listrik secara terbuka.

‎Namun menjelang pelaksanaan kegiatan, FDM menerima surat balasan dari PLN yang menyatakan tidak dapat menghadiri forum. Dalam surat tersebut, PLN beralasan terdapat ketidaksesuaian konsep kegiatan dan surat undangan belum mencantumkan jam pelaksanaan.

‎Menurut Helmi, alasan tersebut bersifat administratif dan seharusnya dapat dikomunikasikan sebelum hari pelaksanaan, sehingga tidak menjadi penghalang terselenggaranya dialog.

‎”Esensi agenda ini adalah membuka ruang komunikasi antara masyarakat dan PLN. Sangat disayangkan persoalan administratif justru menghilangkan kesempatan untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama,” katanya.

‎Sebagai bentuk kekecewaan, peserta forum kemudian bergerak menuju Kantor PLN UP3 Banjarmasin untuk menyampaikan aspirasi terkait dampak pemadaman listrik yang dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan produktivitas ekonomi, serta menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha.

‎FDM menegaskan masyarakat tidak hanya menginginkan permintaan maaf atas pemadaman yang terjadi, tetapi juga mengharapkan penjelasan yang transparan serta langkah konkret agar kejadian serupa tidak terus berulang.(dev/KPO-4)

Kalimantan Post

Baca Juga :  Komisi III DPRD Kalsel Bakal Panggil GM PLN, Soroti Dampak Pemadaman Bergilir
Iklan
Iklan