Paringin, KP – Pemerintah kabupaten Balangan melalui Dinas Pendidikan kabupaten Balangan telah mengeluarkan surat bernomor 420/528/SKT/Disdik/2020, perihal pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 tertangga 30 Maret 2020 dan ditandatangani Kadisdik Balangan H Sulaiman Kurdi SSos MPd, salah satu poin isi surat tersebut menyebutkan UN tahun 2020 dibatalkan.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Balangan Dadang mengaku tak bisa berbuat banyak karena merupakan kondisi nasional dan kebijakan Kementerian terkait. Hanya saja, yang masih jadi permasalah ialah kriteria kelulusan dan masih menunggu juknis dari dinas terkait. Apakah berdasarkan akumulasi raport untuk SMP, atau dari hasil Ujian Sekolah (US).
“Kalau itu memang sudah keputusa pemerintah pusat untuk meniadakan UN, kami sepakat saja karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di Gedung-gedung sekolah,” katanya, belum lama tadi.
“Dalam keadaan saat ini dunia pendidikan kita, para guru kita sedang diuji untuk cepat berevolusi berkompetisi dengan kemajuan zaman. Dan kita para orang tua murid harus yakin bahwa para guru kita bisa dan mampu tetap melaksanakan tugas untuk mempersiapkan anak-anak kita sebagai generasi penurus bangsa walaupun ditengah cobaan berat covid-19,” jelas politisi Golkar.
Ditambahkannya meski hal ini kali pertama Ujian Nasional (UN) ditiadakan setelah bertahun-tahun dunia pendidikan melaksanakan UN sebagai barometer untuk mengukur capaian kurikulum secara menyeluruh.
“Tentunya dengan assemen yang nantinya bisa dilakukan oleh pihak sekolah masing-masing, kita sangat berharap penilaian yang dilakukan terhadap murid akan menjadi lebih objektif dan tidak mengurangi kompetensi dunia pendidikan kita kedepannya,” pungkasnya. (jun/K-6)
