Palangka Raya, KP – Gubernur Kalteng di wakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Nasional peningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Kamis (27/8).
Rakor yang digelar melalui video conference ini dibuka oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian serta diikuti oleh Ketua TP PKK, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia atau yang mewakili.
Hadir mendampingi Sekda Kalteng di Aula Lantai III Kantor Gubernur, antara lain Kajati Kalteng Mukri, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Setia Pria Husada, Dirkrimsus Polda Kalteng Kombes Pasma Roice, Direktur RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya Yayu Indriaty, serta Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hamka.
Menko Polhukam Mahfud MD, pada kegiatan itu mengemukakan beberapa hal yang mesti disiapkan Pemerintah Daerah guna menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada masa Pandemi Covid-19.
“Kita tidak bisa memprediksi kapan Covid-19 berakhir. Jika kita tidak siap, masalah-masalah sosial pasti akan muncul. Sejumlah negara sudah melaporkan adanya penurunan ekonomi bahkan resesi akibat Pandemi Covid-19,” ungkap Menko Polhukam.
Sejumlah narasumber dalam rakor juga menyampaikan paparan, evaluasi, dan arahan dalam Rakor kali ini, antara lain Kepala LKPP Setya Budi Arijanta, Kepala BNPB Doni Monardo, Ketua KPU Arief Budiman, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Jamdatun Feri Wibisono, serta Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Kepala LKPP Setya Budi Arijanta menegaskan penanganan Covid-19 pada prinsipnya harus cepat, tepat, tanggap, transparan, dan akuntabel. “Prinsipnya cepat, tepat, tanggap, transparan, akuntabel,” kata Setya.
Sedangkan Kepala BNPB Doni Monardo menekankan bahwa penanganan Covid-19 tidak hanya meliputi masalah kesehatannya saja, tetapi juga permasalahan ekonomi yang ditimbulkannya. “Kita harus punya komitmen sebagai aparatur negara, tidak hanya memikirkan faktor kesehatan semata, tapi juga memikirkan bagaimana hari ini banyak orang akan kehilangan pekerjaan karena Covid-19,” ucap Doni.
Terkait Pilkada Ketua KPU Arief Budiman meyampaikan tahapan Pilkada tahun 2020 yang tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, di mana pendaftaran calon hanya dilakukan oleh pasangan calon dan staf yang akan membantu pasangan calon tanpa prosesi arak-arakan. Ini cara kami mendukung protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada 2020, paparnya.
Dijelaskann setelah penetapan calon 23 September mendatang, kampanye dilakukan secara daring. Apabila tidak dapat dilakukan secara daring, pelaksanaan Kampanye tetap mengedepankan protokol kesehatan secara ketat.
Pada bagian lain Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan pihaknya melakukan koordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-29 dan aparat pengawasan internal pemerintah daerah sebagai salah satu upaya penanganan korupsi dalam penanganan Covid-19.
Mendagri Tito Karnavian menggaris-bawahi penanganan Covid-19 sebagaimana disampaikan Presiden RI Joko Widodo, daerah sungguh-sungguh memberikan kontribusinya untuk pengendalian Covid-19 di daerah masing-masing.
Presiden betul-betul meminta daerah sungguh-sunguh memberi kontribusi untuk mengendalikan daerahnya masing-masing, terutama untuk pelaksanaan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun) dan 3T (test, tracing, dan theraphy), pintanya
Terkait belanja barang di daerah yang masih rendah, Mendagri mengharapkan Pemerintah Daerah dapat mendongkrak belanja barang dan jasa atau meningkatkan penyerapan anggaran serta meningkatkan daya beli, sehingga mempercepat pemulihan ekonomi. (drt/K-10)
