Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Ekonomi

Ingin Geser Ekspor Berbasis Eksplotasi
Menjadi Destinasi Wisata dan Industri KOTAKU

×

Ingin Geser Ekspor Berbasis Eksplotasi<br>Menjadi Destinasi Wisata dan Industri KOTAKU

Sebarkan artikel ini
8 4klm
KUNJUNGI NTB -Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kalsel bersama Sekretaris Disperkim Kalsel ke Disperkim Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk meniru pengelolaan Kotaku, agar terhindar dari kekumuhan sekaligus mampu menarik wisatawan, tanpa mengandalkan ekspor komoditi. (KP/ist)

Program Kotaku ini akan diimplementasikan bertahap di 13 kabupaten dan kota dengan menggunakan pola BDM bantuan penerima ke masyarakat dan BDP bantuan dana investasi dan kolaborasi,” tambah politisi Partai Golkar.

BANJARMASIN, KP – Komisi III DPRD Kalsel berupaya menggalakan destinasi wisata dan industri Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dengan menggeser ekspor komoditi berbasis ekspoitasi.

Baca Koran

“Jadi terobosan baru ini menggeser ekspor komoditi berbasis eksploitasi diubah menjadi destinasi wisata dan industri,” kata Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Sahrujani kepada wartawan, kemarin.

Hal ini dikarenakan Kalsel memiliki geopark kawasan hutan yang kaya akan flora dan fauna serta adat istiadat dari masyarakat yang sangat erat dengan keanekaragaman keindahan alam.

“Program Kotaku ini akan diimplementasikan bertahap di 13 kabupaten dan kota dengan menggunakan pola BDM bantuan penerima ke masyarakat dan BDP bantuan dana investasi dan kolaborasi,” tambah politisi Partai Golkar.

Hal tersebut diungkapkannya usai melakukan kunjungan kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) ke Disperkim Nusa Tenggara Timur (NTB), belum lama ini.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi III DPRD Kalsel, Hormansyah, mengingat Provinsi NTB daerah paling pas dan persis dengan Kalsel, sehingga perlu dikaji.

“Ini bisa diterapkan di Kalsel, dengan membenahi kawasan pemukiman maupun destinasi wisata yang ada,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi NTB, Ridwan Syah, memaparkam NTB merupakan Provinsi kepulauan terdiri dari dua pulau besar dan 278 pulau kecil.

Hal ini berimplikasi banyak hal terutama bagaimana cara pemerintah menyejahterakan masyarakat NTB ini dengan kondisi yang berbeda, selain mengenai perbedaan jumlah penduduk dan luas wilayah, infrastruktur juga menjadi hal utama dalam mensejahterakan masyarakat.

“Yang paling sulit mengubah perilaku masyarakat, karena sebagus apapun programnya, ketika masyarakat belum aware mengenai kekumuhan ini, maka masih belum sampai pada targetnya,” katanya. (lyn/K-1)

Baca Juga :  OJK Libatkan Media Massa sebagai Duta Literasi Keuangan
Iklan
Iklan