Banjarmasin, KP – Terhitung Oktober Jamkrida Kalsel telah memberikan jaminan sebesar 4,1 triliyun dengan tenaga kerja terserap sebesar 60 ribu dan 40 ribu UMKM di 13 Kabupaten dan Kota se Kalimantan Selatan.
Direktur Jamkrida Kalsel, Suyanto mengatakan, beberapa program Otoritas Jasa Keuangan, seperti restrukturisasi kredit, sudah diikuti. Sedangkan bagi UKM yang benar-benar terdampak dan harus dibayarkan klaimnya, terjadi 60 persen peningkatan pembayaran klaim yang dilakukan Jamkrida Kalsel selama masa pandemic covid 19 dengan sector yang banyak terdampak seperti kuliner, bengkel dan ritel yang mendominasinya.
“Jadi klaimnya kita bayarkan ke mitra kerja kita. Memang ada kenaikan. Kenaikkannya sekitar 60% dari tahun 2019. Cukup signifikan memang sebenarnya itu,” kata Suyanto.
Beberapa waktu lalu di Kotabaru terjadi kebakaran yang cukup besar. Namun dampak kebakaran di kabupaten itu, kata Suyanto, akan terasa 4 bulan kemudian, dengan indikasi pelaku UMKM tidak lancar membayar kreditnya.
“Ya 4 bulan setelah itu. Jadi awalnya lancar. Kita bisa lihat memang dari yang lancar. Itu 4 bulan nanti dampaknya baru kelihatan. Karena diperhitungan itu ada kolektifitas 4 yang kita bisa bayarkan pada mitra Jamkrida,” tegas Suyanto.
Menurut Suyanto, dari 130 milyar rupiah pengajuan awal untuk menggenapkan 200 milyar permodalan Jamkrida Kalsel, kemudian menjadi 32 milyar rupiah, untuk 3 tahun anggaran. Yang dibagi yaitu tahun 2021 sebesar 12 milyar rupiah, tahun 2022 sebesar 10 milyar rupiah dan tahun 2023 juga 10 milyar rupiah. Penambahan modal itu sangat diperlukan untuk menjamin UMKM yang terkena dampak pandemic covid 19.
Sedangkan Kerjasama dengan HIPMI Kalsel juga telah berjalan. Pada waktu corona, pihaknya menjamin anggota HIPMI dalam pengadaan alat-alat kesehatan dan APD yang juga bekerja dengan pusat, yang bekerja sama dengan BNI membantu HIPMI dan memberikan kredit untuk anggota di Kalsel. Program kerja tersebut akan ditindak lanjuti setelah musda di bulan Januari 2021.(ADV)
