Tolak KLB Demokrat, Puluhan Kader Demokrat Lapor Kemenkumham

Banjarmasin, KP -Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalse bersama 13 Ketua DPC se Kalsel memenuhi janjinya datang ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenumham) Kalsel, Jumat (12/3) siang, menyatakan penolakan terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Tejo Harwanto, menyambut baik kedatangan DPD Partai Demokrat tersebut. Ia memastikan hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen tentang susunan pengurus dan partai politik Demokrat selain yang sudah ada.
Saya menegaskan bahwa, sesuai dengan UU No 5 Tahun 2017 tentang ASN, setiap ASN netral dan tidak mencampuri partai politik manapun. Oleh karena itu, kita tidak memiliki kepentingan apapun dengan partai politik yang dalam hal ini Partai Demokrat. Terkait dengan harapan DPD dan DPC Partai Demokrat di Kalsel akan kami laporkan kepada Menteri Hukum dan HAM," ujarnya. Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel, Rusian, mengatakan KLB tersebut illegal dan inkonstitusional karena tidak berdasarkan AD/ART partai. "Kita semua tahu, terutama Kemenkumham pasti paham betul bahwa yang menjadi dasar kegiatan KLB tersebut adalah Undang-undang Partai Politik yang memayungi anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai politik," ucapnya. Ia menyatakan mengapa KLB tersebut Ilegal karena tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan kongres. KLB harus mendapat izin dari Majelis Tinggi Partai dan yang menggelarnya adalah pihak yang ditunjuk oleh DPP. Itupun harus dihadiri minimal 2/3 ketua DPD dari total 34 DPD se Indonesia serta dihadiri minimal setengah dari ketua DPC dari seluruh Indonesia. Satu poin pun tidak ada yang terpenuhi dalam KLB tersebut, karena itu kita sebut sebagai KLB ilegal atau KLB abal-abal,” terangnya.(mns/KPO-1)