Sementara pemanfaatan lahan rawa untuk usaha pertanian kurang dari 20 persen, dan selain itu aktivitas budidaya komoditas padi di lahan rawa pasang surut masih memiliki potensi ditingkatkan dari segi produktivitas lahan maupun varietasnya.
BANJARMASIN, KP – Sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kalsel, terutama sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunanan.
“Pertanian dan perkebunan menjadi prioritas pembangunan Kalsel,” kata Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin, usai mendampingi pertemuan Komisi II DPRD Kalsel dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, akhir pekan lalu.
Untuk mewujudkannya, tentu Kalsel terus berupaya dan membutuhkan bantuan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, petani, hingga stakeholders lain.
“Jadi sinergitas harus diupayakan agar bisa membangun pertanian di Kalsel,” tambah Bang Dhin, panggilan akrab M Syaripuddin, dalam rilis yang diterima KP, Minggu.
Bang Dhin menambahkan, kunjungan kerja Komisi II ingin menggali informasi mengenai koordinasi yang selama ini Pemkab Kapuas terhadap berbagai pihak sehingga program kegiatan dapat terealisasi secara optimal.
“Kita ingin melihat sejauh mana perkembangan pembangunan pertanian Kabupaten Kapuas khususnya terkait implementasi program peningkatan penyediaan pangan nasional melalui pengembangan kawasan food estate,” jelas politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Hal ini dikarenakan Komisi II DPRD Kalsel yang juga memiliki ruang lingkup tugas di sektor pertanian sangat berkepentingan untuk melihat dan berkunjung secara langsung ke Kabupaten Kapuas sebagai wahana diskusi dan saling bertukar informasi mengenai pelaksanaan dari program tersebut.
“Kegiatan apa saja yang Pemkab Kapuas laksanakan serta bagaimana bentuk penerapan teknologi yang berjalan untuk nantinya dapat diimplementasikan dan ditularkan kepada kabupaten-kabupaten di Kalsel,” ujar Bang Dhin.
Rombongan diterima Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Tegus Setio Utomo yang memaparkan latar belakang keberadaan food estate di Kalteng karena luas lahan rawanya 3,57 juta hektare atau 37 persen dari total potensi nasional.
Sementara pemanfaatan lahan rawa untuk usaha pertanian kurang dari 20 persen, dan selain itu aktivitas budidaya komoditas padi di lahan rawa pasang surut masih memiliki potensi ditingkatkan dari segi produktivitas lahan maupun varietasnya.
Karena lahannya merupakan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektare pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang secara infrastruktur lahan dan air masih dapat dimanfaatkan.
“Dengan melihat potensi itulah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan membangun lumbung pangan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau Kalteng dengan Program Food Estate,” ujarnya.
Ditambahkan, rencana tersebut penting agar Indonesia memiliki cadangan pangan strategis, terutama untuk menghadapi potensi krisis pangan dunia.
Dijelaskan, pembangunan food estate tersebut rencananya pada lahan potensial seluas 165 ribu hektare yang merupakan bekas PLG, sebuah program peningkatan pangan tahun 1990-an.
“Pemerintah mengklaim program food estate bukan cetak sawah baru lantaran dibangun dari lahan yang dulunya pernah menjadi sawah,” ujarnya.
Pada lahan itu ditargetkan bisa dilaksanakan mulai Oktober 2020 di musim tanam padi II. Program Strategis Nasional Food Estate melibatkan lintas kementerian yang diyakini akan mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani dan diproyeksikan menjadi lumbung pangan baru di Indonesia.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalsel Syamsir Rahman, Ketua Komisi II Imam Suprastowo dan wakilnya, Hj Dewi Damayanti Said. (lyn/K-1)
