Banjarbaru, KP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, bersama Pemprov Kalsel, Rapat Koordinasi dan Pemantauan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Provinsi di Gedung Idham Khalid di Banjarbaru.
Rapat koordinasi menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Direktur Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI Imam Turmudi menyampaikan, ucapan terimakasih atas sambutan yang luar biasa dari Pemprov dan DPRD Kalsel.
Kehadiran pihaknya di sini, dalam rangka salah satu tugas KPK RI yakni upaya pencegahan.
“Kami mengajak semua pihak memiliki pemahaman dan komitmen yang sama, apa yang harus menjadi tugas dan tanggung jawab, bagaimana Kalsel mencapai tujuannya dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya, ” ujar Imam Turmudi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. Muhammad Syarifuddin, menyampaikan rapat koordinasi ini adalah tindak lanjut dari komitmen perbaikan tata kelola yang telah disepakati setelah rapat koordinasi sebelumnya, sekaligus sebagai langkah lanjutan, sesuai rencana aksi perbaikan sektor pengadaan barang dan jasa tahun 2025.
“Sebab itu, mari kita memaknai pendampingan ini sebagai bagian dari upaya pencegahan, agar penyelenggaraan pemerintahan di kalimantan selatan berjalan semakin bersih, transparan, dan akuntabel,” ucapnya.
Ditekankannya, pencegahan korupsi pada hakikatnya adalah ikhtiar menjaga amanah.
Setiap rupiah dalam anggaran daerah adalah hak masyarakat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan mendatangkan manfaat bagi daerah, dan masyarakat.
“Dari beberapa hal tersebut, saya minta seluruh jajaran untuk menindaklanjuti kegiatan dengan penuh kesungguhan.
Siapkan seluruh paparan dan data dukung secara valid, lengkap, dan tepat waktu,” jelasnya.
Serta tidak kalah penting, ia meminta agar setiap proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta penyaluran hibah dan bantuan sosial berjalan terbuka, tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya juga meminta seluruh jajaran untuk menyampaikan data secara terbuka dan apa adanya, serta memberikan dukungan penuh atas setiap tahapan pemantauan dan evaluasi ini,” ujarnya. (mns/K-2)
