Batulicin, KP – Pemprov Kalsel menargetkan 3.000 hektare lahan di Kalsel menjadi pusat rehabilitasi mangrove pada 2021, dengan mengandeng Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito.
“Ini bentuk keprihatinan pemerintah atas kondisi ekosistem mangrove sejumlah wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu,” kata anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, di sela meninjau lokasi rehabilitasi mangrove di Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, kemarin.
Menurut Yani Helmi, rehabilitasi mangrove tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, namun bekerjasama dengan Kementerian KLHK, Dishut dan Dislautkan Kalsel serta masyarakat setempat.
“Sinergi menjadi hal utama, dan sekarang pusat, provinsi dan kabupaten sudah jadi satu, sehingga tahun depan perbaikan ekosistem tersebut sudah dilaksanakan,” jelas politisi Partai Golkar.
Bahkan, ia menilai, terkait kondisi yang telah terjadi seluruhnya bukan kesalahan dari masyarakat, tetapi harus menjadi perhatian Pemprov Kalsel dan Pemkab Tanah Bumbu.
“Mereka juga peduli terhadap alam, juga memahami arti dari bencana yang terjadi selama ini,” tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kalsel.
Sementara itu, Plt Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan, Tanah Bumbu, Dewi Wulandari, menuturkan, khusus target lahan yang digarap di Tanah Bumbu diketahui mencapai 600 hektare.
“Dishut Kalsel juga bekerjasama dan bersinergi dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dan BPDASHL) Barito,” katanya.
Dari 600 hektar lahan rehabilitasi mangrove yang ditargetkan, dia menyebutkan, berada di wilayah Kusan Hilir dan Batulicin.
“Mudahan-mudahan capaian target tersebut mampu terpenuhi, yang meliputi Sepunggur, Segumbang dan Kresik Putih,” bebernya.
Kendati demikian, pemerintah telah menyediakan lahan rehabilitasi mangrove secara total keseluruhan mencapai 3.000 hektare.
“Jadi, ini tidak hanya menyangkut KPH Kusan saja tetapi tersebar diseluruh unit kabupaten yang ada di Kalsel,” ungkap Dewi Wulandari.
Selain itu, Fungsional PEH Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito, Tri Wibowo, menyebutkan, sejalan dengan program Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), sedikitnya ribuan lahan di Kalsel harus dilakukan perbaikan atau rehabilitasi.
“Menindaklanjuti aspirasi dari DPRD Kalsel dan Pemda, kami BPDASHL dan BRGM memang sudah menargetkan untuk di Kalsel seluas 3.000 hektare untuk percepatan rehabilitasi mangrove,” katanya.
Langkah ini, lanjut Tri, merupakan program padat karya yang digaungkan oleh Presiden RI, Joko Widodo dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Indonesia khususnya di Kalsel melalui percepatan rehabilitasi ekosistem mangrove.
“Tahun ini, kami sudah melakukan rehabilitasi lahan mangrove di Kalsel sekitar 50 hektare serta sisanya dari 3.000 kini menjadi 2.950 lagi dan akan dilakukan reboisasi bahkan dilanjutkan pada 2022 nanti,” jelas Tri.
Tetapi, adanya sinergi bersama Dishut hingga Dislautkan planing perencanaan sudah ada di 2021. (lyn/KPO-1)
