“Kita juga menyiapkan alternatif lain, jika memang Pemkab/Pemko kesulitan menganggarkan dana melalui APBD setempat, dengan menyerahkan aset berupa tanah dan bangunan untuk dijadikan penyertaan modal,” ungkap Hanawijaya.
BANJARMASIN, KP – Bank Kalsel menyiapkan strategi untuk memenuhi modal inti minimum (MIM) sebesar Rp3 triliun hingga akhir 2024 mendatang.
“Ada tiga strategi yang disiapkan untuk memenuhi modal inti minimum ini,” kata Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya kepada wartawan, usai paripurna dewan, Rabu (8/12/2021), di Banjarmasin.
Menurut Hanawijaya, Bank Kalsel telah berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk Pemprov Kalsel agar menyerahkan deviden yang diterima sebagai penyertaan modal kepada Bank Kalsel.
“Jadi deviden yang diterima Pemkab/Pemko maupun Pemprov Kalsel dikembalikan kepada Bank Kalsel sebagai modal,” tambahnya.
Diakui, cara ini cukup efektif untuk menambah modal Bank Kalsel seperti yang disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar status Bank Kalsel tidak turun menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Strategi kedua, dengan mengevaluasi aset, karena nilai aset yang dimiliki bank bisa dijadikan sebagai modal inti minimal, tanpa harus menyetorkan modal.
“Kita juga menyiapkan alternatif lain, jika memang Pemkab/Pemko kesulitan menganggarkan dana melalui APBD setempat, dengan menyerahkan aset berupa tanah dan bangunan untuk dijadikan penyertaan modal,” ungkap Hanawijaya.
Aset berupa tanah dan bangunan yang tidak terpakai ini bisa dimanfaatkan bank sekaligus tambahan modal bagi pemerintah daerah. “Daripada tidak terpakai, lebih baik dijadikan modal,” tuturnya.
Hanawijaya mengakui, memang kondisi sekarang memang menyulitkan untuk menambah modal, mengingat tekanan fiskal akibat pandemi Covid-19 cukup membatasi ruang gerak, sehingga semua alokasi anggaran lebih dominan untuk penanggulangan Covid-19.
“Tetapi harus bagaimanapun dicarikan solusi agar jangan sampai status Bank Kalsel turun, karena dampaknya tidak boleh lagi mengelola keuangan daerah,” tegas Hanawijaya.
Disamping itu, pihaknya juga menyiapkan plan B, jika memang tiga strategi yang ada belum mampu memenuhi modal inti minimum tersebut, yakni dengan menjual saham kepada karyawan bank, ASN maupun masyarakat umum, namun tidak tidak memiliki suara seperti halnya pemegang saham lainnya. “Jadi dalam bentuk kupon kepemilikan saham, yang bisa dibeli masyarakat banua,” ujarnya.
Kendati demikian, Hanawijaya dan tim optimis bisa mencapai modal inti minimum Rp3 triliun, mengingat modal yang ada sudah mencapai Rp1,7 triliun, dan jika deviden bisa disetorkan kembali pada akhir Desember sebesar Rp340 miliar, maka sudah mencapai Rp2 triliun.
“Kita juga sudah menggandeng STIE untuk menyusun kajian ilmiah sebagai landasan bagi eksekutif dan legislative untuk membuat Raperda Penyertaan Modal,” ungkapnya. (lyn/K-1)
