Padahal menurut sudah menjadi kewajiban Pemko Banjarmasin menangani masalah menyangkut kesehatan itu melalui program peningkatan sanitasi secara berkelanjutan
BANJARMASIN, KP – Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin HM Faisal Hariyadi mengatakan, penanganan dan pengembangan sanitasi di Banjarmasin masih di bawah target. Ia menilai salah kendala dihadapi adalah karena minimnya ketersediaan anggaran.
Padahal menurutnya, sudah menjadi kewajiban Pemko Banjarmasin menangani masalah menyangkut kesehatan itu melalui program peningkatan sanitasi secara berkelanjutan.
Kepada KP Kamis (30/12/2021) kemarin ia mengemukakan, sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) setidaknya ada 3 program yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah.
“Ketiga capain target itu selain terpenuhi layanan air bersih seratus persen , bebas kawasan kumuh , tapi juga terkait masalah layanan sanitasi,” ujarnya seraya memaparkan, saat ini layanan sanitasi di Banjarmasin masih di bawah 10 persen.
Faisal Hariyadi mengemukakan, berdasarkan evaluasi dilakukan komisi II DPRD Banjarmasin , untuk meningkatkan layanan sanitasi saat ini PD PAL yang kini sudah berubah menjadi Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) membutuhkan tersedianya anggaran cukup besar.
Tersedianya anggaran itu ujarnya, terutama dalam rangka menunjang dan mengembangkan sanitasi melalui penambahan jaringan perpipaan serta biaya operasional lainnya.
Ia mengungkapkan, terkait kebutuhan penyediaan anggaran tersebut pihak dewan sebelum berubah menjadi Perumda sudah meminta agar Pemko Banjarmasin menganggarkan kembali untuk penyertaan modal kepada PD PAL.
“Namun terkait masalah penyertaan modal ini masih terkendala soal aturan,” ujarnya.
Secara terpisah Direktur Utama Perumda Pengolahan Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin Rakhmatullah mengakui, jika perusahaan dipimpinnya semakin dituntut meningkatkan pelayanan dalam rangka memberikan jasa pelayanan penyaluran air limbah kepada masyarakat kota ini.
Menurutnya, tuntutan itu seiring maksud perubahan status badan hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PD PAL) yang berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD).
Diakuinya, cakupan pelayanan pengelolaan air limbah di Banjarmasin saat ini baru mencapai 5,2 persen dengan jumlah 7000 pelanggan.
Menurutnya, pada tahun 2022 sesuai Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perumda PALD Kota Banjarmasin menargetkan capaian jumlah pelanggan minimal 15 persen.
Namun demikian ia memaparkan, untuk mencapai target tersebut ada beberapa hal yang menjadi tantangan yang harus dihadapi.
Dari sekian tantangan dihadapi itu ujarnya, diantaranya mengubah mindset atau pola pikir masyarakat akan pentingnya sanitasi, masih minimnya perluasan jaringan perpipaan hingga permodalan yang dibutuhkan untuk meningkatkan jangkauan layanan sanitasi di seluruh. Kota Banjarmasin. (nid/K-3)
